Selasa, 07 Juli 2020

Urgensi Penguatan KPPU Hadapi Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat

Anggota Komisi VI DPR RI, Tommy Kurniawan sepakat pengutan KPPU harus dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Dia menjelaskan kuatnya pengawasan tersebut akan berdampak positif kepada masyarakat sebagai konsumen karena dapat menggunakan produk-produk berkualitas dan terjangkau. Kemudian, dia juga menyoroti masih belum meratanya kesempatan usaha bagi pelaku usaha kecil.

“Saya mendukung penguatan dan peran KPPU jika diperlukan menaikan anggaran silakan saja. UMKM kita kalau didominasi secara tidak sehat maka kasihan. Tujuan dibuat UU Anti Monopoli ini jadinya tidak sampai,” jelas Tommy.

Ahli ekonomi Prof Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan penguatan kelembagaan KPPU sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Dia menjelaskan sulitnya negara-negara lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah karena lemahnya institusi pemerintahan yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu.

“Penguatan ekonomi harus didukung lembaga pendukungnya, seperti latin amerika persoalan tidak bisa keluar dari jebakan middle income karena lembaganya, KPPU tugasnya bukan main serius beruntung Indonesia suda ada di upper middle income. KPPU yang kuat diperlukan agar ada kesempatan yang sama antara pelaku usaha dalam akses pasar dan modal,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua