Rabu, 08 July 2020

Tertutup, RDP KPK-Komisi III DPR Digelar di Gedung KPK

Usai RDP, rombongan Komisi III DPR melakukan inspeksi mendadak ke rumah tahanan KPK.
Resa Esnir
Foto: RES

Untuk pertama kalinya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPR bersama pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK digelar di Gedung KPK, Selasa (7/7). Namun sayangnya, RDP digelar secara tertutup.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan alasan pihaknya menggelar RDP secara tertutup demi meminimalisasi salah persepsi di tengah publik. Dirinya memprediksi akan ada isu-isu sensitif yang dibahas dalam RDP tersebut.

"(Digelar) tertutup. Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," kata Herman.

Tapi Herman tak menjelaskan secara detail isu-isu sensitif yang dimaksud. "Isu terkini sudah dipegang oleh masing-masing anggota. Saya sebagai ketua, kami membebaskan setiap fraksi untuk mempertanyakan apa yang sudah mereka agendakan," katanya.

Menurutnya, RDP yang digelar secara tertutup bisa dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. "Soal tertutup dan terbuka tidak ada aturan yang melarang, tergantung kesepakatan. Jadi, tidak ada aturan yang diperdebatkan kenapa terbuka, kenapa tertutup. Semua tergantung urgensi menurut pendapat kedua belah pihak," kata Herman.

Sesuai Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Pada ayat (3) disebutkan, rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri anggota dan mereka yang diundang.

Selain menggelar RDP, Komisi III juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas lembaga antirasuah tersebut, salah satunya rumah tahanan cabang KPK yang berada di belakang Gedung Merah Putih KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua