Rabu, 08 July 2020

Memastikan Industri Jalan, Tenaga Kerja Aman Oleh: Ida Fauziyah*)

Untuk memastikan aktivitas usaha tetap berjalan, beberapa kebijakan mitigasi telah ditempuh pemerintah.
RED

Dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja Indonesia, cukup memprihatinkan. Hingga akhir Mei Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat, sedikitnya tiga juta pekerja, baik sektor formal maupun informal terdampak pandemi. Dampak yang dirasakan beragam, mulai dari penurunan dan hilangnya job order pada sektor informal, atau pengurangan jam kerja, dirumahkan, sampai di-PHK pada sektor pekerja formal. Pekerja Migran Indonesia juga terdampak. Mereka harus dipulangkan dari negara penempatan.

Pertengahan Mei lalu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merilis hasil survei yang menguatkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Survei ILO menyebut, dua dari tiga perusahaan yang di survei di Indonesia mengaku telah menghentikan operasional perusahaan, baik sementara maupun permanen. Survei ini melibatkan 571 perusahaan.

Survei ILO juga menunjukkan, lebih dari seperempat perusahaan mengaku pendapatannya berkurang hingga 50 persen. Sebanyak 90 persen perusahaan mengalami masalah keuangan, dan butuh dukungan mendesak dari pemerintah guna menjaga arus kas perusahaan. Tak hanya itu, 63 persen perusahaan yang disurvei mengaku terpaksa mengurangi jumlah pekerja.

Pandemi juga telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global, maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97 persen dan diperkirakan pada kuartal II akan tumbuh minus 3,1 persen. Secara umum, pemerintah sendiri mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari semula optimis pada angka 5,3 persen (sebelum pandemi), menjadi minus 0,4 persen (skenario sangat berat) dan maksimal satu persen (skenario berat).

Beberapa lembaga internasional juga mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, dari yang sebelumnya diproyeksikan tumbuh positif, terpaksa menjadi negatif karena terpaan pandemi. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 0,3 persen, Moody’s memprediksi minus 0,8 persen, ADB memperkirakan minus 1 persen, World Bank 0 persen, dan OECD memprediksi minus 2,8 persen sampai minus 3,9 persen. Sudah barang tentu, koreksi pertumbuhan ekonomi berdampak pada prediksi angka pengangguran yang bertambah di kisaran 7,33 persen hingga 9,02 persen atau setara dengan 2,92 juta orang5,23 juta orang.

Ada dua hal penting yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya keluar dari dampak pandemi. Pertama, upaya terkait medis dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan virus. Kedua, upaya terkait pemulihan dampak ekonomi. Jika pada awal-awal masa pandemi prioritas penanganan lebih kepada aspek kesehatan, penanganan pandemi saat ini, di mana pandemi sudah berlangsung empat bulan, kedua upaya tersebut harus dijalankan bersamaan.

Upaya medis dan ekonomi, tidaklah seperti menjawab mana yang lebih didahulukan antara telur dan ayam. Tapi harus berbarengan, menjadi satu paket kesatuan. Kegagalan penanganan medis akan berdampak pada tingginya kurva penderita yang terpapar virus. Tingginya jumlah penderita memaksa pada penerapan protokol kesehatan, yang suka tidak suka akan membatasi mobilitas masyarakat. Pembatasan mobilitas pada gilirannya akan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi. Sebaliknya, upaya pelonggaran aktivitas perekonomian tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan, juga berpotensi menaikkan jumlah penderita baru.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua