Rabu, 08 July 2020

Dana Desa Tertunda, Dua Kepala Desa ‘Gugat’ UU Penanganan Covid-19

Para pemohon diminta memperjelas kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Dua orang kepala desa dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Triono dan Suyanto memohon pengujian Pasal 28 ayat (8) UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU) Penanganan Covid-19) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai lantaran berlakunya UU Penanganan Covid-19 itu berpotensi tertundanya dana desa yang biasaya diterima. Kuasa Hukum Para Pemohon, M. Sholeh menilai Pasal 28 ayat (8) UU Penanganan Covid-19 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945. Sebab, selama beberapa tahun, para Pemohon merasa sangat terbantu dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat.

“Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fisik desa demi kelancaran perekonomian desa. Berlakunya pasal tersebut berpotensi menghentikan dana desa yang sejak tahun 2015 telah diperoleh para pemohon sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Sholeh dalam sidang pendahuluan yang diketuai Wahiduddin Adams dan didampingi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. 

Pasal 28 ayat (8) UU Penanganan Covid-19 mengatur pencabutan berlakunya Pasal 316 dan Pasal 317 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.    

Sholeh melanjutkan dana desa yang sejatinya pada 2020 diperoleh para pemohon dalam tiga tahap, baru diterima dan terlaksana dua tahap. Usai penanganan Covid-19, dana desa yang sebelumnya dipergunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, harus dialihkan ke bantuan tunai langsung bagi warga desa yang terdampak Covid-19. “Dengan berlakunya Pasal 28 ayat (8) UU Covid-19, maka tidak ada jaminan pembangunan yang sudah dibahas dan direncanakan bisa terlaksana,” kata dia.

Para pemohon sangat memahami dampak Covid-19, sehingga pengalihan sampai penundaan yang dilakukan pemerintah pusat sebenarnya tidak menjadi masalah. Namun, akan menjadi masalah jika muncul ketentuan dana desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

“Para pemohon juga menyatakan Pasal 28 ayat (8) tidak sinkron dengan Pasal 2 ayat (1) huruf I yang di dalamnya tidak menyatakan keterangan dengan adanya kondisi pandemi, pemerintah pusat akan meniadakan dana desa.” (Baca Juga: Perppu Penanganan Covid-19 Jadi UU, Uji Materi Kembali Dilayangkan)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua