Rabu, 08 July 2020

Kunjungan Menkumham ke Serbia Dikabarkan untuk Ekstradisi Maria Pauline

Ada sejumlah penegak hukum yang ikut dalam delegasi.
Aji Prasetyo
Menkumham Yasonna Laoly dalam pertemuan dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic di Beograd, Selasa (7/7/2020) siang waktu setempat. Foto: Humas Kemenkumham

Kepergian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama sejumlah delegasi Indonesia berangkat ke Serbia bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan negara tersebut di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam kunjungan itu, Yasonna dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah menteri dan otoritas penegak hukum di sana.

Dalam siaran pers Kemenkumham, keberangkatan Yasonna merupakan tindak lanjut kunjungan Duta Besar Serbia untuk Indonesia, H. E. Slobodan Marinkovic, di Jakarta pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai potensi kerja sama Indonesia dan Serbia dalam ruang lingkup Kemenkumham, termasuk di bidang Mutual Legal Assitance (MLA/Bantuan Hukum Timbal Balik) dan ekstradisi.

"Kita sebelumnya sudah menerima dan mempelajari draft perjanjian internasional terkait MLA dari Serbia. Kunjungan kali ini di antaranya untuk membahas lebih lanjut dan mencapai kesepakatan terkait perjanjian tersebut. Saya berharap bisa membawa pulang kabar baik dari kunjungan ini. Kerja sama di bidang hukum dan HAM dengan Serbia perlu dikembangkan sebagai upaya mengatasi tantangan global yang semakin tinggi, khususnya terkait kejahatan narkotika dan perdagangan manusia yang merupakan bagian kejahatan terorganisasi transnasional," kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Yasonna, tercapainya kesepakatan di bidang hukum seperti Perjanjian MLA dengan Serbia merupakan hal penting. Dari sudut pandang diplomasi, kunjungan ini merupakan penguat hubungan antar negara sejak 1954 ketika Serbia masih tergabung dengan Yugoslavia. Selain itu Yasonna juga menyinggung terkait Kerjasama ekstradisi.

"Selain itu, kerja sama bidang hukum dan HAM seperti Perjanjian MLA serta ekstradisi juga bermanfaat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery," ujarnya. (Baca: Kapolri Yakin Maria Pauline Lumowa Bukan Otak Pembobolan BNI)

Pernyataan Yasonna soal ekstradisi ini memang normatif dalam perjanjian hukum dua negara. Namun Hukumonline mendapat informasi jika kepergian Yasonna ke Serbia juga untuk melakukan ekstradisi atas Maria Pauline Lumowa yang sudah ditangkap pihak intepol. Maria merupakan buronan yang membobol Bank BNI senilai Rp1,2 triliun.

“Melaksanakan perjalanan dinas luar negeri ke Republik Serbia guna penyerahan MPL dari Pemerintah Republik Serbia kepada Pemerintah Republik Indonesia agar yang bersangkutan dapat menjalani proses hukum di Indonesia,” bunyi kutipan dokumen yang diterima Hukumonline.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua