Kamis, 09 July 2020

Mekanisme E-Voting Bisa Jadi Altenatif Saat Hadapi Pandemi

Dalam situasi pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah harus mendorong bagaimana e-voting itu bisa diwujudkan.
Ady Thea DA
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercubuana Heri Budianto mengatakan sejumlah isu yang selama ini ramai menjadi perdebatan dalam revisi UU Pemilu antara lain ambang batas parlemen dan pencalonan Presiden. Namun, tahun ini ada hal lain yang perlu menjadi perhatian penting pemangku kepentingan dalam membahas revisi UU Pemilu yakni pandemi Covid-19.

“Situasi pandemi ini juga menjadi isu besar dan harus menjadi catatan bukan hanya pertarungan parliamentary threshold dan presidential threshold,” kata Heri dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (7/7/2020). (Baca Juga: Revisi UU Pemilu Diharapkan Mampu ‘Cetak’ Pemimpin Berkualitas)

Heri menilai KPU tidak punya acuan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa pandemi. Selain itu, belum ada negara lain yang bisa dijadikan rujukan dalam menyelenggarakan pemilu pada masa pandemi. Bagi Heri, bencana pandemi Covid-19 ini harus menjadi perhatian tak hanya jangka pendek untuk saat ini, tetapi proyek rutin lima tahunan yang merupakan jangka panjang.

Dia mengingatkan dalam penyelenggara Pemilu 2019 tak sedikit yang meninggal diduga karena kelelahan. Hal ini harus menjadi perhatian DPR dan pemerintah dalam membahas revisi UU Pemilu yakni bagaimana penyelenggaraan pemilu dalam situasi sulit. Pandemi Covid-19 ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya pemungutan suara secara elektronik (e-voting).

“Dalam situasi pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah harus mendorong bagaimana e-voting itu bisa diwujudkan. Teknologi bisa digunakan untuk memudahkan, menyederhanakan pelaksanaan pemilu kita,” usul Heri.

Memperbaiki proses pemilu

Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai salah satu persoalan penyelenggaraan pemilu yakni mekanisme pemilihan manual yang hasilnya baru dapat diketahui secara nasional setelah beberapa waktu kemudian hingga bulanan. Hal ini dapat memunculkan celah. “Sistem pencoblosan manual itu memberi efek bisa terjadinya ‘masuk angin’ yang terlalu sering terjadi di lapangan,” ujar Politisi PKB itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan UU Pemilu memang kerap direvisi dalam setiap periode guna mengakomodir perkembangan untuk memperbaiki proses pemilu. Misalnya, putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang intinya MK memberikan 6 model pemilu serentak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua