Kamis, 09 Juli 2020

Aturan Peralihan Asabri ke BPJS Tak Rugikan Purnawirawan

Peralihan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan bentuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, bukan untuk mengurangi hak para pemohon.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Sidang lanjutan uji materi Pasal 57 huruf e Pasal 65 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS terkait rencana pemerintah bakal mengalihkan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 yang dipersoalkan sejumlah purnawirawan kembali digelar. Sidang kali ini, giliran DPR dan pemerintah menyampaikan pandangannya atas pengujian UU tersebut.

Dalam keterangannya yang disampaikan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, DPR menilai peralihan program asuransi untuk pembayaran uang pensiun dari PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengganggu hak uang pensiun para purnawirawan. Hal ini menanggapi dalil para pemohon yang menganggap ada potensi kerugian penurunan manfaat program asuransi sosial PT Asabri jika dilalihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.  

“Peralihan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan bentuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, bukan untuk mengurangi hak para pemohon dalam menerima manfaat asuransi sosial,” ujar Arteria dalam persidangan di ruang sidang MK, Rabu (8/7/2020) seperti dikutip laman MK. (Baca Juga: Giliran Purnawirawan Persoalkan Aturan Peralihan PT Asabri ke BPJS)

Pasal 65 ayat (1) UU BPJS menyebutkan, “PT Asabri (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.” 

DPR menegaskan tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang bersifat spesifik. Hal ini jelas-jelas hanya merupakan asumsi para pemohon. Selain itu, para pemohon tidak dapat membuktikan bahwa manfaat yang diterima para pemohon akan hilang dengan dialihkan program asuransi sosial dari PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Arteria juga menilai ketentuan pasal-pasal dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan tidak memiliki keterkaitan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon sebagai peserta program asuransi PT Asabri. Sebab, Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS tidak mengurangi hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon untuk mendapat hak berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudahan dan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.

“Ketentuan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS justru telah memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan memberikan kepastian hukum yang adil berupa program pengalihan PT Asabri dan program pensiun BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029,” tegasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua