Kamis, 09 Juli 2020

Praktisi Hukum dan Bankir Harapkan Restrukturisasi Utang Jadi “Obat” Covid-19

Restrukturisasi utang diharapkan membantu pelaku usaha terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut.
Mochammad Januar Rizki
ILUNI FHUI dan ILUNI FEB UI menggelar webinar bertema Restrukturisasi di Tengah Pandemi, Tantangan Bagi Dunia Usaha, Kamis (9/7). Foto: RES

Dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) memukul telak perekonomian nasional pada berbagai lapisan, khususnya dunia usaha. Berbeda dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan segmen paling terdampak atas pandemi Covid-19. Tidak hanya UMKM, sektor korporasi juga terkena dampak signifikan atas pandemi ini.

Kondisi ini tentunya memiliki efek domino bagi industri lain, termasuk industri jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sebab, perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan salah satu sumber pendanaan kegiatan usaha. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha masyarakat menyebabkan risiko gagal bayar atau kredit macet (non-performing loan) pada industri jasa keuangan tersebut.

Sebagai salah satu cara antisipasi menghindari tingginya kredit macet tersebut terdapat kebijakan restrukturisasi utang bagi pelaku usaha sebagai debitur. Ketentuan restrukturisasi utang tersebut tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Dalam aturan tersebut terdapat persyaratan debitur yang dapat mengajukan restrukturisasi utang.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) dan notaris, Ashoya Ratam, mengatakan program restrukturisasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut. Dia menjelaskan sebagian besar sektor usaha mengalami imbas pandemi ini. Alhasil, pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan terjadi sehingga efek krisis tidak hanya terjadi pada perusahaan melainkan masyarakat secara individu.

Menurutnya, kerja sama antara sektor riil dan jasa keuangan merupakan salah satu upaya menyelamatkan masyarakat akibat pandemi Covid-19 jauh lebih parah. Dia mengharapkan program restrukturisasi utang yang berlaku sampai Maret 2021 membantu pelaku usaha dan masyarakat agar bertahan menghadapi krisis Covid-19. (Baca: OJK Berharap Stimulus Jasa Keuangan Tak Timbulkan Moral Hazard)

“Jadwal sampai Maret 2021 terkait angsuran akan sangat membantu dan otomatis mendorong ekonomi. Sekarang ini sudah masuk sense of crisis sehingga menjadi bagian tanggung jawab bersama. Walaupun kontribusi sangat kecil tapi untuk kepentingan nasional harus dikerjakan bersama,” jelas Ashoya dalam diskusi online “Restrukturisasi Kredit Korporasi/Konsumer”, Kamis (9/7).

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Ketua Iluni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI), Destry Damayanti mengatakan sekitar 50 persen kredit perbankan disalurkan kepada korporasi. Sehingga, penyelematan korporasi melalui skema restrukturisasi dapat membantu dunia usaha bertahan hadapi krisis Covid-19.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua