Jumat, 10 July 2020

Memahami Skema Pengenaan Pajak pada Game

Popularitas produk digital di Indonesia yang kian menanjak membuat pemerintah akan mengenakan pajak pada produk digital, seperti streaming music hingga aplikasi dan permainan digital (game).
CT-CAT
Pengenaan Pajak pada Game. Foto: istimewa.

Jangkauan luas perkembangan teknologi yang semakin pesat turut menjadi faktor pendorong perkembangan produk digital, tidak terkecuali olahraga elektronik (electronic sport—atau dikenal dengan e-sport). Indonesia pun tidak luput dari dampak perkembangan teknologi tersebut, mengingat konsumsi game di sini tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, tidak hanya dianggap sebagai hiburan, dunia e-sport kini turut menambah lapangan kerja dengan memunculkan satu profesi baru: pemain profesional (atlet) e-sport.

 

Perangkat yang digunakan untuk e-sport pun mulai bervariasi. Dari yang tadinya terbatas pada komputer, kini e-sport dapat dimainkan secara mobile melalui ponsel pintar. Jenis permainannya juga semakin banyak, seperti halnya beberapa game terlaris di Indonesia: PUBG, Free Fire, atau Mobile Legend.

 

Selain perkembangan teknologi, kekuatan media sosial dalam menyebarluaskan informasi menjadi salah satu faktor pesatnya konsumsi permainan digital. Karakter pada game pun tidak lagi terbatas hanya ada pada game, melainkan kini dapat dimiliki dalam berbagai bentuk merchandise. Penjualan merchandise, skin senjata, atau karakter hero yang digunakan pada game inilah yang kemudian dilirik pemerintah menjadi objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

 

Mulai 1 Juli 2020, pemerintah telah membuat aturan pengenaan pajak pada produk digital yang beroperasi di Indonesia. Pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) akan dikenakan PPN sebesar 10%. Pemerintah berharap, dengan meningkatnya pembelian produk dan jasa digital—pembayaran pajak atas PPN pada objek pajak barang digital dapat mendongkrak pendapatan negara. Adapun kebijakan tersebut dilakukan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat 13a Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, di mana pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya.

 

Walaupun kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, tidak ada sesuatu yang baru dari regulasi ini. Dalam UU PPN yang saat ini berlaku di Indonesia, objek PPN termasuk pada:

 


  1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

  2. Impor Barang Kena Pajak.

  3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

  4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

  5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

 

Pasal 3 ayat 3 a UU PPN menyebutkan, “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua