Jumat, 10 July 2020

BPJS Kesehatan Usul Revisi Perpres Tata Kelola JKN

Dia mengatakan untuk mewujudkan layanan kesehatan dasar perlu ada manajemen yang baik. Misalnya, pemda dan swasta berperan dalam penyediaan layanan kesehatan. “Bayaran layak, dan ketersediaan fasilitas kesehatan dalam jarak memadai,” kata Hasbullah.

Menurut Hasbullah, defisit yang dialami dana jaminan sosial (DJS) BPJS Kesehatan memicu pandangan yang orientasinya tidak sesuai mandat konstitusi untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dasar yang layak. Defisit ini terjadi karena pengeluaran program lebih besar daripada pendapatan.

Secara umum kemampuan fiskal pemerintah cukup untuk mengatasi persoalan itu, tapi sampai saat ini belum ada kemauan politik untuk mendukung penguatan JKN berbasis fakta. “Defisit JKN ini tidak perlu ditakutkan, karena ini sejak awal pemerintah tidak menetapkan iuran sesuai kebutuhan yang sudah diperhitungkan,” katanya.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Budi Hidayat berpendapat masalah JKN salah satunya terkait pendanaan. Besaran iuran sudah dihitung sesuai aktuaria, tapi ketika dituangkan dalam regulasi besarannya berbeda. Hal ini yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan JKN karena iuran yang ada tidak sesuai dengan manfaat yang diberikan program JKN kepada peserta.

Masalah lain soal politik anggaran. Budi melihat bidang kesehatan masuk dalam komponen belanja, bukan investasi. Padahal, banyak bukti yang menunjukan jika investasi di bidang kesehatan minim, maka pertumbuhan ekonomi juga rendah. “Pandemi Covid-19 ini membuka mata pentingnya sektor kesehatan,” ujarnya.

Kemudian soal pembayaran fasilitas kesehatan, Budi melihat ada yang tidak sesuai dengan regulasi karena seharusnya ada negosiasi tarif. Pasal 24 UU No.40 Tahun 2004 mengamanatkan besarnya pembayaran kepada faskes untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi faskes di wilayah tersebut.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua