Minggu, 12 July 2020

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Memenangkan Gugatan Banding Peradi

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan banding Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Dr. Fauzie Hasibuan terhadap Peradi pimpinan Luhut Pangaribuan.
CT-CAT
Ketua Umum DPN Peradi, Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. Foto: istimewa.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan banding Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Dr. Fauzie Hasibuan terhadap Peradi pimpinan Luhut Pangaribuan. Sebagaimana tertulis dalam putusan banding, “Pengadilan memutuskan menerima permohonan banding Peradi pimpinan Fauzie, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2019.”

 

Adapun pada putusan perkara bernomor 203/PDT/2020/PT DKI JKT disampaikan, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II Peradi di Makassar hanya memutuskan bahwa pelaksanaan Munas ditunda 3-6 bulan ke depan dan belum memilih ketua umum. Dengan kata lain, kepemimpinan Peradi masih dipegang Otto Hasibuan.

 

Pelaksanaan Munas II baru dilaksanakan pada 12-13 Juni 2015 sebagai hasil Rapat Pleno di Jakarta. Dalam Munas II, Fauzie Hasibuan tampil sebagai ketua umum dengan perolehan suara terbanyak.

 

Menanggapi Putusan PT DKI Jakarta tersebut, Ketua Tim Pengacara Peradi, Saprianto Refa menyatakan putusan sudah tepat dan benar: Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN Peradi yang sah.

 

“Dengan telah diputusnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020 Perkara No. 203/Pdt/2020/PT DKI, sengketa antara DPN Peradi di bawah Pimpinan Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., cs selaku Pembanding/Penggugat melawan DPN Peradi di bawah pimpinan Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M., cs selaku Terbanding/Tergugat, dan untuk menghindari disinformasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, saya selaku Ketua Tim Hukum DPN Peradi di bawah Pimpinan Prof. Dr. fauzi Yusuf Hasibuan S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. memandang perlu menyampaikan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, sebagai berikut:

 


  1. Bahwa sah penundaan Munas II Peradi di Makassar dan kemudian dilanjukan dengan Munas di Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 12-4 Juni 2015.

  2. Bahwa sah Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., selaku Sekjen DPN Peradi periode 2015-2020 yang dipilih dan ditetapkan dalam Munas II Peradi yang dilaksanakan di Pekanbaru tanggal 12-14 Juni 2015.

  3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Prof. Dr. Fauzi Y. Hasibuan,S.H., M.H., adalah Ketua Umum DPN Peradi, organisasi advokat yang didirikan dengan Akta No. 30 tanggal 8 september 2005, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, Notaris di Jakarta, dan yang melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum DPN Peradi sebelumnya (sejak Peradi didirikan), yaitu periode 2005-2010 dan 2010-2015 di bawah pimpinan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

 

Jika ada pihak-pihak lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPN Peradi periode 2015-2020 sebagaimana dijelaskan pada angka (2) dan (3) di atas, pihak-pihak tersebut adalah Ketua Umum dan Sekjen DPN Peradi yang tidak sah," Saprianto menambahkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua