Senin, 13 July 2020

Takkan Lari Teknologi Dikejar Oleh: Eryanto Nugroho*)

Hubungan hukum dan teknologi sering digambarkan seperti hubungan Tom & Jerry. Penuh adegan kejar-kejaran yang konyol, dan jadi tontonan lintas generasi.
RED

Kita mungkin sudah terlalu sering mendengar ungkapan bahwa hukum selalu tertinggal dibanding teknologi. Teknologi digambarkan selalu melesat maju dan cepat berkembang, sementara hukum seperti juru parkir kesiangan yang muncul tergopoh-gopoh mengejar dari belakang dan berusaha mengatur. Hubungan hukum dan teknologi sering digambarkan seperti hubungan Tom & Jerry. Penuh adegan kejar-kejaran yang konyol, dan jadi tontonan lintas generasi.

Secara teori sebenarnya ada diskusi yang cukup rumit soal hubungan hukum dan teknologi. Benarkah hukum perlu merespon dan berubah dalam menghadapi teknologi baru? Seberapa besar pengaruh teknologi baru dalam memaksa hukum untuk menyesuaikan dan berubah?

Ada contoh pertanyaan menarik yang digunakan oleh Meg Leta Jones (2017) dalam pengantar tulisannya: apakah mobil tanpa pengemudi (driverless cars) adalah suatu hal baru? Seberapa baru? Apakah perlu pendekatan hukum atau peraturan baru? Kalau baru, tentu jawabannya bisa iya. Kalau ternyata bukan hal baru, jawabannya tentu bisa tidak.

Pertanyaan sederhana itu ternyata rumit jawabannya. Sekilas tentu kita bisa mudah menjawab bahwa mobil tanpa pengemudi jelaslah merupakan suatu hal yang baru. Tapi kemudian, kita bisa saja langsung ragu soal kebaruan itu, ketika diminta menjelaskan apa hal yang baru tentang itu secara hukum? Bukankah pada dasarnya dari kacamata hukum semua mobil, terlepas ada tidaknya sang pengemudi, adalah alat transportasi biasa saja? Pertanyaan bisa saja berlanjut, misalnya: apakah karena mobil itu tak berpengemudi, lantas tidak ada yang bisa diminta pertanggungjawaban bila terjadi kecelakaan?

Diskusi itu dikenal dengan diskusi tentang technological exceptionalism. Sederhananya, diskusi Technological Exceptionalism ini membahas soal seberapa berpengaruh suatu teknologi yang baru muncul terhadap kebutuhan adanya hukum baru. Diskusi soal technological exceptionalism ini sempat marak didiskusikan dalam pembahasan mengenai hukum siber (cyberlaw) di tahun 90an.

Ada suatu pertanyaan, apakah ranah siber sedemikian istimewanya sehingga perlu pengaturan dan instrumen hukum khusus? Hal ini dikenal sebagai debat “the law of the horse”, yang berangkat dari analogi terkenal dari Frank H. Easterbrook (1996) yang mengandaikan bahwa pembahasan mengenai hukum siber sebenarnya tak lebih, atau sama saja dengan pembahasan tentang hukum kuda. Diskusi itu kemudian ditanggapi oleh Lawrence Lessig (1999), dan terus bergulir dan berkembang lintas bidang hukum, teknologi, dan kemasyarakatan.

Lalu bagaimana dengan perkembangannya di Indonesia? Bagaimana sebaiknya strategi pembentukan hukum di Indonesia dalam merespon kemunculan teknologi baru? Tulisan sederhana ini adalah sekadar upaya kecil memantik diskusi tentang hukum, teknologi, masyarakat, dan perkembangannya di Indonesia. Tulisan ini dibuat dalam rangka perayaan ulang tahun Hukumonline ke-20. Karena Penulis merupakan bagian dari organisasi pendiri Hukumonline, maka bias dan subyektivitas dalam bagian yang membahas tentang Hukumonline pasti ada, dan bisa dinilai sendiri oleh sidang pembaca.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua