Senin, 13 July 2020

DJP Dorong UMKM Manfaatkan Fasilitas Perpajakan Selama Pandemi

Disayangkan, pemanfaatan fasilitas pajak baru dinikmati oleh 10 persen dari total UMKM yang terdaftar di DJP.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Sebagai salah satu sektor utama yang meyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selama pandemi Covid-19, salah satunya fasilitas perpajakan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, UMKM mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPh PP-23 Final selama enam bulan. Dalam jangka waktu tersebut, pemerintah menjadi pihak yang akan menanggung PPh PP-23 Final tersebut.

Namun sayangnya, fasilitas perpajakan tersebut baru dimanfaatkan oleh sebagian kecil UMKM. Menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, dari total 2,3 UMKM yang tercatat menjadi Wajib Pajak (WP), baru sebesar 10 persen UMKM yang mengajukan fasilitas perpajakan selama pandemi Covid-19.

“Dari statistik sampai saat ini yang mendaftar untuk mengajukan pembebasabn PPh baru sekitar 200 ribu, dari target 2,3 juta, ini baru 10 persen,” kata Suryo dalam sebuah diskusi daring, Senin (13/7).

Suryo meyakini minimnya jumlah partisipasi UMKM untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan khusus selama pandemi disebabkan oleh minimnya informasi. Maka beberapa langkah sudah diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), salah satunya dengan mengirimkan surel kepada seluruh WP agar informasi terkait fasilitas perpajakan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Sementara itu, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM, Victoria Simanungkalit, menyampaikan bahwa salah satu hal yang menyebabkan minimnya kontribusi UMKM dalam memanfaatkan fasiltas perpajakan selama pandemi karena adanya kesalahpahaman dari pelaku usaha UMKM terkait penggunaan fasilitas perpajakan yang ada. (Baca: Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan untuk UMKM Terdampak Covid-19 Belum Maksimal)

Victoria mengungkapkan jika sejauh ini UMKM meyakini bahwa insentif perpajakan tersebut berlaku secara otomatis. Padahal untuk mendapatkan fasiltias ini, pelaku usaha UMKM harus mengajukan ke DJP.

“Masalah UKM tidak memanfaatkan insentif pajak ini karena bagi UKM dianggap otomatis berlaku padahal yang bersangkutan harus mengajukan. Dan ini kedepan perlu diperbaiki dan didorong pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh Menteri Keuangan supaya semakin meningkat jadi 2,3 juta,” kata Victoria apda acara yang sama.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua