Senin, 13 July 2020

Dari Aksi Jemput Paksa Terduga COVID-19 Hingga Legalitas Aborsi di Indonesia

Harta Bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia hingga potensi masalah hukum jika UU disahkan di tengah pandemi COVID-19.
Tim Hukumonline

Informasi hukum kini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat berbagai kalangan. Maka dari itu, menjelang usia yang ke-20, Hukumonline melalui rubrik Klinik Hukum tetap konsisten dalam mengedukasi masyarakat. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik Hukumonline mengemas berbagai ketentuan hukum ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna.

Tak hanya artikel, edukasi hukum ini berkembang pula untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja melalui format seperti infografis, video, chatbot, hingga podcast. Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari aksi jemput paksa terduga COVID-19 tanpa diketahui hasil swab test-nya hingga legalitas aborsi dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.


  1. Aksi Jemput Paksa Terduga COVID-19 Tanpa Tahu Hasil Swab Test

Perbuatan petugas kesehatan yang menjemput paksa terduga COVID-19 dengan menggunakan ancaman atau intimidasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


  1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Sebenarnya, percampuran harta akibat perkawinan tidak dikenal dalam fikih Islam klasik. Namun, pada hukum positif di Indonesia, harta bersama yang timbul dalam ikatan perkawinan diakui sebab perkawinan itu dianggap sebagai bentuk syirkah, yaitu bersatu, berserikat untuk membentuk rumah tangga.

Itulah sebabnya di Pengadilan Agama, ketika ada orang Islam bercerai dan mempersoalkan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka akan dipertimbangkan harta bersama dalam perkawinan.


  1. Hak Masyarakat Desa atas Dokumen Terkait Penggunaan Anggaran Desa

Masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh dokumen-dokumen terkait rencana penggunaan anggaran pemerintahan desa dan pelaksanaannya, seperti:


  1. Rancangan peraturan desa dan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

  2. Perencanaan pembangunan desa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dengan menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa;

  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

  4. Laporan pelaksanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua