Selasa, 14 July 2020

Pemerintah Siapkan Aturan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi bisa dalam bentuk denda, kerja sosial atau tindak pidana ringan. Aturannya masih dalam pembahasan.
RED
Ilustrasi: BAS

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi yang bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Salah satunya sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, seperti memakai masker.

“Di sebuah provinsi, kita survei hanya 30 persen yang pakai masker, yang 70 persen enggak pakai masker,” ujar Jokowi saat bertemu dengan para wartawan di Istana Merdeka, sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab, Senin (13/7).

Untuk bentuk sanksinya sendiri, lanjut Jokowi, bisa beragam. Bisa dalam bentuk denda maupun kerja sosial atau tindak pidana ringan. “Mungkin baik dalam bentuk denda atau dalam bentuk kerja sosial, atau dalam bentuk tindak pidana ringan (tipiring), tapi masih dalam pembahasan,” katanya.

Jokowi berharap, dengan adanya penerapan sanksi tersebut dapat membuat masyarakat makin menaati protokol kesehatan, sehingga angka penyebaran pandemi Covid-19 semakin dapat ditekan. Dalam kesempatan tersebut Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pemuka lintas agama mendukung keberhasilan dan kesuksesan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang diterapkan Pemerintah. Dukungan ini diharapkan tetap ada meski angka kasus dan penyebaran Covid-19 mengalami penurunan di beberapa daerah.



"Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, saya ingin mengajak para tokoh agama untuk tidak henti-hentinya mengingatkan para pemeluk agama agar mau memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan Pemerintah," kata Ma'ruf
dikutip dari Antara, Selasa (14/7).



Ia mengatakan peran tokoh agama menjadi kunci penting bagi keberhasilan penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru tersebut. "Saya yakin peran para tokoh agama sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Kita harus bisa meyakinkan umat bahwa badai pasti berlalu, setelah suatu kesulitan pasti akan datang kemudahan," ujar Ma’ruf.



Menurutnya, Pemerintah juga telah menyiapkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru, sehingga masyarakat tetap aman dalam melakukan kembali kegiatan, khususnya di bidang perekonomian, setelah menjalani masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ma'ruf juga meminta kepada para tokoh agama untuk ikut menyampaikan sosialisasi protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat, dan meminta seluruh umat mematuhi protokol tersebut.



"Saya ingin mengajak kita semua untuk terus memberikan bimbingan kepada semua umat untuk menjaga semangatnya dalam mematuhi semua protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak
. Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius karena tingkat penularannya masih tinggi, yang mencapai 75.699 orang terpapar, 36.455 orang dalam perawatan, dan 3.606 orang meninggal dunia, tutur Ma'ruf Amin.

Dikutip dari laman covid19.go.id, angka masyarakat yang terpapar virus Covid-19 per tanggal 13 Juli 2020 pukul 12.00 WIB sebanyak 76.981 orang positif. Dari total tersebut, sebanyak 36.689 orang sudah dinyatakan sembuh dan 3.656 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus Corona. Seluruh angka tersebut tersebar di 34 provinsi dan 461 kabupaten/kota. (ANT)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua