Selasa, 14 Juli 2020

Beragam Tantangan Persidangan Pidana Secara Daring

“Pemerintah perlu menerbitkan regulasi (anggaran, red) yang mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk persidangan pidana secara daring,” harapnya.

Keamanan jaringan dan informasi

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan lembaganya siap melaksanakan persidangan secara elektronik. MK juga sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk meminta keterangan para pihak melalui video conference untuk persidangan jarak jauh di setiap provinsi. Melalui sarana tersebut, pihak terkait dengan persidangan tidak perlu hadir ke Jakarta.

“Sudah lebih 10 tahun, MK telah memfasilitasi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan untuk datang ke Jakarta bisa menggunakan video conference. Misalnya ada pemohon, saksi, ahli yang nggak bisa datang ke Jakarta,” ujar Saldi.

Meski memudahkan para pihak memperjuangkan hak konstitusionalnya, Saldi mengingatkan ada beberapa tantangan dalam penggunaan teknologi ini seperti keamanan jaringan dan informasi. Mengingat segala tindakan dan keputusan MK dilakukan melalui pleno, maka seluruh hakim konstitusi harus hadir dalam satu ruangan. “Kami masih membahas apakah ini bisa dilakukan dengan jarak jauh (secara daring, red) dan bagaimana keamanannya?"

Saldi mengatakan lembaganya terus mendorong agar penggunaan teknologi secara daring ini agar dapat dilakukan secara masif. Apalagi, MK akan menangani perkara sengketa Pilkada Serentak pada akhir tahun ini. Dia berharap ada kesadaran bersama, sehingga pemanfaatan teknologi dalam persidangan ini bisa berjalan lancar tanpa kendala. (Baca Juga: Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi)

Dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera Bivitri Susanti menilai pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang dihadapi berbagai sektor tidak hanya lembaga peradilan. Tantangan ini harus dijawab dengan adaptasi yang cepat melalui teknologi. Walaupun ada kebiasaan baru, tapi dalam hukum yang utama tetap mengacu pemenuhan hak warga negara. Untuk sektor peradilan, bagaimana dapat memenuhi hak para pencari keadilan.

Menurutnya, respon lembaga peradilan dalam mengantisipasi dampak Covid-19 lebih cepat ketimbang kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari cepatnya MA menerbitkan beragam regulasi yang merespon pandemi Covid-19 pada medio Maret 2020 lalu. “Dalam merespon pandemi Covid-19 ini respon lembaga pengadilan lebih cepat daripada pemerintah,” kata pendiri PSHK Indonesia ini. 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua