Selasa, 14 July 2020

Beragam Tantangan Persidangan Pidana Secara Daring

Mulai dari keamanan informasi dan jaringan, pemenuhan asas dan prosedur KUHAP, sarana dan prasarana pendukung.
Ady Thea DA
Sejumlah narasumber Webinar 20 Tahun Hukumonline bertajuk 'Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal Baru', Selasa (14/7). Foto: RES

Pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru (new normal) yakni menjalankan rutinitas dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing). Pandemi Covid-19 ini pun berimbas pada pelaksanaan proses persidangan di pengadilan ataupun di Mahkamah Konstitusi (MK).       



Hakim Agung Sofyan Sitompul mengatakan MA telah menerbitkan SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Salah satunya meminta pengadilan mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi termasuk dalam proses persidangan secara elektronik (e-court dan e-litigasi) selama masa pandemi Covid-19.     



“Tapi, ini masih terbatas pada sistem peradilan elekronik untuk perkara perdata, agama, dan tata usaha negara (TUN),” ujar Sofyan saat berbicara dalam webinar ulang tahun Hukumonline ke-20 bertajuk “Masa Depan Bidang Hukum dalam Menghadapi Era Normal Baru”, Selasa (14/7/2020). (Baca Juga: Hukumonline, Sang Penghubung Kemajuan Hukum Indonesia)



Sofyan menerangkan MA telah menerapkan sistem peradilan secara elektronik untuk perkara perdata, agama, dan TUN dengan memanfaatkan teknologi di semua pengadilan seluruh Indonesia sebagaimana amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Selain itu untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk merancang sistem kerja persidangan perkara pidana berbasis teknologi di pengadilan.  



Nantinya, sistem persidangan perkara pidana secara daring ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan MA (Perma) tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. “Sampai saat ini sudah tersusun 28 pasal yang akan menjadi pedoman bagaimana pelaksanaan persidangan (perkara pidana, red) elektronik di pengadilan,” kata Sofyan. (Baca Juga: Ausralia Beri Dukungan MA untuk Persidangan Daring)



Dia melihat pemanfaaatan teknologi dalam persidangan dapat meminimalisir penularan Covid-19 di lingkungan pengadilan. Namun, untuk melaksanakannya tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi antara lain persidangan secara daring harus tetap memenuhi berbagai asas hukum layaknya persidangan biasa, seperti terbuka untuk umum, peradilan yang jujur, imparsial, dan berbagai norma yang diatur dalam KUHAP. “Paling penting dalam persidangan elektronik ini hak para pihak untuk mendapatkan keadilan tidak boleh dikurangi,” tegasnya.



Persoalan lain yang dihadapi dalam persidangan secara daring yakni sarana dan prasarana pendukung. Sofyan memberi contoh persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu tidak bisa tepat waktu karena kesiapan masing-masing pihak belum seragam untuk melaksanakan persidangan secara daring ini. Begitu juga kualitas koneksi yang berbeda-beda dan bahkan ada yang terputus ketika persidangan berlangsung, sehingga menghambat jalannya proses persidangan.



“Pemerintah perlu menerbitkan regulasi (anggaran, red) yang mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk persidangan pidana secara daring,” harapnya.



Keamanan jaringan dan informasi



Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan lembaganya siap melaksanakan persidangan secara elektronik. MK juga sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk meminta keterangan para pihak melalui video conference untuk persidangan jarak jauh di setiap provinsi. Melalui sarana tersebut, pihak terkait dengan persidangan tidak perlu hadir ke Jakarta.



“Sudah lebih 10 tahun, MK telah memfasilitasi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan untuk datang ke Jakarta bisa menggunakan video conference. Misalnya ada pemohon, saksi, ahli yang nggak bisa datang ke Jakarta,” ujar Saldi.



Meski memudahkan para pihak memperjuangkan hak konstitusionalnya, Saldi mengingatkan ada beberapa tantangan dalam penggunaan teknologi ini seperti keamanan jaringan dan informasi. Mengingat segala tindakan dan keputusan MK dilakukan melalui pleno, maka seluruh hakim konstitusi harus hadir dalam satu ruangan. “Kami masih membahas apakah ini bisa dilakukan dengan jarak jauh (secara daring, red) dan bagaimana keamanannya?"



Saldi mengatakan lembaganya terus mendorong agar penggunaan teknologi secara daring ini agar dapat dilakukan secara masif. Apalagi, MK akan menangani perkara sengketa Pilkada Serentak pada akhir tahun ini. Dia berharap ada kesadaran bersama, sehingga pemanfaatan teknologi dalam persidangan ini bisa berjalan lancar tanpa kendala. (Baca Juga: Problematika Sidang Pidana Daring Saat Pandemi)



Dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera Bivitri Susanti menilai pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang dihadapi berbagai sektor tidak hanya lembaga peradilan. Tantangan ini harus dijawab dengan adaptasi yang cepat melalui teknologi. Walaupun ada kebiasaan baru, tapi dalam hukum yang utama tetap mengacu pemenuhan hak warga negara. Untuk sektor peradilan, bagaimana dapat memenuhi hak para pencari keadilan.



Menurutnya, respon lembaga peradilan dalam mengantisipasi dampak Covid-19 lebih cepat ketimbang kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari cepatnya MA menerbitkan beragam regulasi yang merespon pandemi Covid-19 pada medio Maret 2020 lalu. “Dalam merespon pandemi Covid-19 ini respon lembaga pengadilan lebih cepat daripada pemerintah,” kata pendiri PSHK Indonesia ini. 


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua