Selasa, 14 July 2020

Mendorong Reformasi Kebijakan Pidana Atasi Over Kapasitas Lapas

Memperbaiki sistem peradilan pidana dengan memastikan judicial control/oversight yang lebih baik dalam mencegah penggunaan penahanan secara eksesif. Pemerintah mesti evaluasi menyeluruh upaya reformasi hukum pidana.
Rofiq Hidayat
Sejumlah terpidana dibebaskan melalui program asimilasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Foto: RES

Secara umum, kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai persoalan kerap berulang, terutama over kapasitas yang tak belum diatasi pemerintah. Guna mengatasi berbagai persoalan di lapas itu, diperlukan reformasi kebijakan pidana yang memprioritaskan pengelolaan lapas dan rutan.

Koalisi Pemantau Peradilan mendorong pemerintah dan DPR untuk serius dalam melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RKUHP, dan UU lain. Antara lain melalui kebijakan alternatif nonpemenjaraan untuk pengarusutamaan restoratif justice dan reformasi kebijakan narkotika dengan menggunakan pendekatan kesehatan.

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan Dio Ashar menilai upaya mengatasi permasalahan over kapasitas lapas seringkali tidak komprehensif, cenderung timbul dan tenggelam. Nampaknya, pemerintah dinilai tidak begitu memperhatikan pangkal permasalahan kondisi over kapasitas lapas berakar pada perubahan kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM memang telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 11 tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Permenkumham 11/207 ini menyoroti budaya praktik aparat penegakan hukum yang cenderung eksesif melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dalam masa persidangan.

Per Maret 2020, jumlah tahanan di rutan/lapas seluruh Indonesia mengalami over kapasitas sebesar 24 persen dari jumlah penghuni. Penyebabnya, ada paradigma penegak hukum bahwa penahanan merupakan suatu keharusan. Padahal KUHAP menyediakan mekansime lain, seperti  tahanan kota, tahanan rumah atau mekanisme penangguhan penahanana. Untuk penahanan rutan, KUHAP sudah menyatakan bahwa seorang tersangka “dapat” dikenai penahanan, dan tidak harus dikenai penahanan.

“Sikap seperti ini yang dikritik dalam Permenkumham itu,” ujar Dio dalam keterangannya kepada Hukumonline, Selasa (14/7/2020). (Baca Juga: Upaya Kemenkumham Atasi Persoalan Over Kapasitas Lapas)

Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) ini menilai cara pandang tersebut berdampak terhadap isi hunian lapas dan rutan. Sebab, semakin tinggi penghukuman dengan menggunakan media penahanan, maka tinggi pula jumlah hunian dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia (over kapasitas).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua