Rabu, 15 July 2020

​​​​​​​Rekonstruksi Makna Kerugian dan Hasil Audit Sebagai Alasan PHK Oleh: Juanda Pangaribuan*)

​​​​​​​Khususnya bagi perusahaan korban bencana Covid-19.
RED

Pandemi covid-19 mewarnai hubungan kerja maupun hubungan industrial. Selain menghimpit laju bisnis perusahaan, pandemi covid-19 juga menghimpit pekerja. Melihat perkembangannya, pekerja yang di PHK dan dirumahkan jumlahnya terus bertambah. Sebagai puncaknya, ketegangan segi tiga pun terjadi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Kondisi di atas merupakan embrio dari konflik perburuhan. Melihat problematika hubungan kerja maupun hubungan industrial yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, pada era new mormal, gugatan perselisihan hubungan industrial akan marak dengan dominasi gugatan perselisihan hak dan perselisihan PHK.

Gugatan perselisihan upah dan pembayaran THR akan muncul karena salah satu dari empat hal berikut ini: (1) pengusaha tidak membayar upah selama dirumahkan; (2) upah pekerja dipotong selama dirumahkan; (3) pengusaha tidak membayar tunjangan selama pekerja dirumahkan; (4) THR belum dibayar lunas.

Peluang perselisihan PHK muncul ketika cash flow perusahaan terganggu akibat Covid-19. Untuk mempercepat pelaksanaan PHK perusahaan bisa menggunakan formula gentlement agreement. Kalau langkah itu gagal, perusahaan berpeluang menerapkan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Apabila perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 dengan disertai keinginan melakukan PHK, pengusaha bisa memilih salah satu alasan berikut ini: (1) perusahaan mengalami kerugian; (2) keadaan memaksa (force majeure); (3) perusahan melakukan efisiensi.  

Pandemi Covid-19 memberi peluang PHK tidak hanya kepada pengusaha. Kalau merujuk pada UUK, sebagai bagian dari dampak Covid-19, pekerja dapat menginisiasi pengakhiran hubungan kerja. Peluang itu muncul ketika pengusaha tidak membayar gaji selama dirumahkan. Oleh karena itu, pengusaha yang tidak berniat melakukan PHK, dapat membuat kesepakatan tertulis dengan pekerja. Kesepakatan itu dapat menghalangi penerapan Pasal 169 ayat (1) UUK. Apabila pengusaha tidak membayar upah selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, Pasal 169 ayat (1) huruf c memberi hak kepada pekerja mengajukan permohonan PHK. Kalau pengadilan hubungan industrial (PHI) mengabulkan permohonan itu, pengusaha wajib membayar pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2) UUK.  

Pemerintah Kendalikan Penyelesaian Perselisihan

Pada era new normal, pemerintah memegang kendali menyelesaikan perselisihan perburuhan. Menghadapi perselisihan perburuhan akibat pandemi Covid-19, pemerintah bisa menggunakan fungsinya sebagai regulator, mediator dan pengawas norma. Kalau melihat karakteristik perselisihan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, peranan mediator sebaiknya lebih dioptimalkan.  

Pandemi covid-19 meretas dampak yang semakin luas. Perusahaan yang melakukan PHK jumlahnya pun terus bertambah. PHK yang semakin marak menunjukkan perusahaan yang terganggu akibat covid-19 jumlahnya tidak sedikit. Menghadapi hal itu pemerintah tampaknya tidak berdaya mencegah PHK. Himbauan pemerintah kepada pengusaha supaya tidak melakukan PHK sifatnya ajakan moral sehingga tidak memiliki daya paksa. Singkatnya, himbauan pemerintah tersebut bukan larangan PHK. Menyikapi dampak dari pandemi covid-19, Pengusaha berhak melakukan PHK. Himbauan pemerintah tersebut mengikat khusus bagi perusahaan korban pandemi covid-19 yang mendapat bantuan modal dari pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua