Rabu, 15 Juli 2020

UU MLA Indonesia-Swiss Perkuat Instrumen Pemberantasan Korupsi

UU UU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss berlaku asas retroaktif. Pemerintah membentuk tim institusi penegak hukum dan lembaga terkait untuk melacak aset.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss atau Mutual Legal Asistance (UU MLA) in Criminal Matter antara Indonesia dengan Swiss dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

“UU ini dapat memperkuat agenda pemberantasan korupsi (dalam hal perampasan aset, red),” ujar Ketua DPR Puan Maharani di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (24/7/2020) kemarin.

Puan menegaskan keberadaan UU tersebut menjadi tambahan amunisi dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya untuk mengejar aset-aset terpidana kasus tindak pidana korupsi dan hasil tindak pidana pencucian uang yang berada/tersimpan di Swiss. Dengan begitu, pengembalian aset hasil tindak pidana itu dapat dirampas dan dibawa ke Indonesia.

Baginya, melalui MLA dalam UU tentang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Pemerintah Swiss menguntungkan pemerintah Indonesia. Nantinya, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan pemerintah Swiss untuk mengejar aset pelaku tindak pidana korupsi yang warga negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di negara tersebut.

“Terhadap kejahatan tindak pidana perpajakan pun dapat diatasi dengan UU ini, sehingga ke depan tak lagi perlu pengampunan pajak,” kata dia.

UU ini memuat 39 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang mekanisme bantuan hukum terkait pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi. Kemudian meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset bertujuan penyitaan maupun pengembalian aset. Begitupula mengatur penyediaan informasi berkaitan dengan tindak pidana.

Bahkan sampai mencari keberadaan seseorang dan lokasi aset-asetnya yang diduga hasil tindak pidana. Termasuk pula memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut. “Hingga menyediakan bantuan lain, sesuai dengan perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua