Rabu, 15 Juli 2020

Pentingnya Pelaku Usaha Pahami Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce

Terdapat sejumlah aturan yang relevan mengenai perlindungan konsumen e-commerce. Terdapat kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dipatuhi untuk menghindari risiko sengketa dengan konsumen.
Mochammad Januar Rizki
Webinar HUT ke-20 Hukumonline dengan tema Perlindungan Konsumen dalam Era Bisnis Digital, Rabu (15/7). Foto: RES

Perdagangan elektronik atau online (e-commerce) memiliki perbedaan dari sisi hukum perlindungan konsumen dibandingkan konvensional atau offline. Terdapat berbagai aspek hukum yang umumnya tidak terdapat pada perdagangan konvensional tapi dimiliki e-commerce. Misalnya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi hingga metode pembayaran secara elektronik. Hal ini tentunya tidak lepas dari karakter transaksi e-commerce yang dapat berlangsung tanpa tatap muka antara konsumen dan penjual.

Atas kondisi tersebut, Partner dan Co-Head Antitrust & Competition AHP Law Firm, Farid Fauzi Nasution, menyampaikan penting bagi pelaku usaha dalam industri e-commerce  memahami aspek-aspek hukum sehubungan perlindungan konsumen e-commerce. Perlindungan konsumen tersebut bukan hanya memenuhi hak-hak konsumen namun juga memberi kepercayaan masyarakat saat bertransaksi melalui e-commerce tersebut.

“Korporat harus aware hak-hak konsumen untuk memitigasi risiko sengketa dengan konsumen. Hak-hak konsumen dilindungi undang-undang (UU) sehingga harus dihormati dan mitigasi resiko tidak perlu,” kata Farid dalam webinar “Perlindungan Konsumen dalam Era Bisnis Digital”, Rabu (15/7).

Dalam kesempatan tersebut, Farid menjelaskan payung hukum perlindungan konsumen mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU 8/1999 mengatur secara umum mengenai perlindungan konsumen pada perdagangan konvensional dan e-commerce. Namun, pelaku usaha juga harus melihat peraturan lainnya sehubungan e-commerce.

Peraturan-peraturan lainnya sehubungan e-commerce antara lain UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU 7/2014 tentang Perdagangan. Selain itu, terdapat juga peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dia juga merinci kewajiban-kewajiban pelaku usaha e-commerce antara lain beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (Baca: Melihat Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha di Sektor E-Commerce)

Kemudian, pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha juga wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat barang cacat atau barang yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua