Perdagangan elektronik atau online (e-commerce) memiliki perbedaan dari sisi hukum perlindungan konsumen dibandingkan konvensional atau offline. Terdapat berbagai aspek hukum yang umumnya tidak terdapat pada perdagangan konvensional tapi dimiliki e-commerce. Misalnya, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi hingga metode pembayaran secara elektronik. Hal ini tentunya tidak lepas dari karakter transaksi e-commerce yang dapat berlangsung tanpa tatap muka antara konsumen dan penjual.
Atas kondisi tersebut, Partner dan Co-Head Antitrust & Competition AHP Law Firm, Farid Fauzi Nasution, menyampaikan penting bagi pelaku usaha dalam industri e-commerce memahami aspek-aspek hukum sehubungan perlindungan konsumen e-commerce. Perlindungan konsumen tersebut bukan hanya memenuhi hak-hak konsumen namun juga memberi kepercayaan masyarakat saat bertransaksi melalui e-commerce tersebut.
“Korporat harus aware hak-hak konsumen untuk memitigasi risiko sengketa dengan konsumen. Hak-hak konsumen dilindungi undang-undang (UU) sehingga harus dihormati dan mitigasi resiko tidak perlu,” kata Farid dalam webinar “Perlindungan Konsumen dalam Era Bisnis Digital”, Rabu (15/7).
Dalam kesempatan tersebut, Farid menjelaskan payung hukum perlindungan konsumen mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU 8/1999 mengatur secara umum mengenai perlindungan konsumen pada perdagangan konvensional dan e-commerce. Namun, pelaku usaha juga harus melihat peraturan lainnya sehubungan e-commerce.
Peraturan-peraturan lainnya sehubungan e-commerce antara lain UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU 7/2014 tentang Perdagangan. Selain itu, terdapat juga peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), PP 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Dia juga merinci kewajiban-kewajiban pelaku usaha e-commerce antara lain beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (Baca: Melihat Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha di Sektor E-Commerce)
Kemudian, pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu. Pelaku usaha juga wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat barang cacat atau barang yang tidak sesuai dengan perjanjian.