Rabu, 15 July 2020

Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring Oleh: Reda Manthovani*)

Idealnya pengaturan proses persidangan secara daring tak cukup hanya melalui perjanjian kerjasama, surat edaran institusi maupun Peraturan Mahkamah Agung. Namun dituangkan dalam KUHAP yang bakal direvisi.
RED

‘Cengkraman’ wabah virus corona dalam beberapa bulan terakhir berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Penegakan hukum pun terdampak. Khususnya dalam melaksanakan hukum acara pidana. Sejumlah penegak hukum pun berupaya mencari jalan keluar dalam mengatasi keterbatasan penegakan hukum dan berpekara pidana agar terhindar dari penularan Covid-19.

Melalui sepucuk surat bernomor  M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menerbitkan kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan (Lapas) di  lingkungan Kemenkumham sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19.

Gayung bersambut. Kejaksaan Agung pun membuat hal serupa. Melalui Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 27 Maret 2020 membuat kebijakan serupa. Sama halnya dengan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung,  Mahkamah Agung  menerbitkan Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara Teleconference.

Ketiga institusi penegak hukum itu,  akhirnya menjalin kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Namun menjadi soal, apakah UU No.8/1981 tentang KUHAP telah mengatur tentang Hukum Acara persidangan secara daring? Kemudian apakah landasan hukum Perjanjian Kerjasama ketiga instansi tersebut cukup?

Proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Sedangkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Nah, bila menelisik Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, setiap keterangan saksi maupun terdakwa harus dinyatakan di depan persidangan. Namun  dalam kasus Bulog Gate 2002 dengan terdakwa mantan Kabulog misalnya, pemeriksaan saksi Prof BJ.Habibie tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Melainkan secara fisik berada di Jerman dan keterangannya disampaikan melalui teleconference.

Rupanya, KUHAP memberikan pengecualian dalam Pasal 162 ayat (1) yang membolehkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan di hadapan persidangan. Yakni, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua