Kamis, 16 July 2020

Pandemi Menanam Ekonomi Oleh: Yustinus Prastowo*)

Sebagaimana ekonomi, hukum pun kerap mengalami ketercerabutan.
RED

Ada yang ganjil dalam berita-berita ekonomi beberapa bulan ini. Rubrik-rubrik ekonomi & bisnis, yang biasanya bertaburan dengan angka-angka IHSG, kurs rupiah, PDB, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan sebagainya, tiba-tiba mewartakan lonjakan kemiskinan, PHK, penyaluran bantuan sosial, atau sinergi tingkat RT membantu warganya yang terdampak pandemi Covid-19.



Gejala itu suatu cermin: selama ini, ekonomi telah tercerabut dari makna asalinya. Apa yang dewasa ini disebut “ekonomi” kerap kali tak ada sangkut-pautnya dengan, misalnya, bagaimana seorang petani menggarap sawah untuk mencari nafkah. Ekonomi telah menjelma menjadi sosok makhluk yang asing, angka-angka yang dingin, kalkulus rumit yang hanya dimengerti oleh segelintir ahli.



Sejarawan ekonomi Karl Polanyi menyebutnya “ekonomi yang tercerabut” (disembedded economy). Pertanyaan spontan: tercerabut dari apa? Kata Polanyi dalam The Great Transformation, “Ekonomi tak lagi tertanam dalam relasi-relasi sosial, tetapi relasi-relasi sosial tertanam dalam sistem ekonomi.” Demikianlah, menurut Polanyi, ekonomi telah tercerabut dari relasi-relasi sosial.



Tercerabutnya ekonomi dari relasi sosial itu punya sejarah panjang sejak Adam Smith. Hal itu tak sulit dimengerti, bila kita bersedia berhenti sejenak dari kesibukan-kesibukan rutin ekonomi dan sedikit menengok sejarahnya. Dalam semangat revolusi intelektual abad ke-18, ilmu ekonomi lahir sebagai semacam ‘sempalan tak sengaja’ dari filsafat moral.



Sejak itulah ekonomi pelan-pelan menemukan kemandiriannya sebagai ilmu: ia menjelma menjadi kuantifikasi atas gejala sosial. Salah satu kunci untuk memahami proses itu adalah munculnya sistem pasar dan komodifikasi: supaya dapat dihitung dan masuk dalam sistem pasar, segala sesuatu—termasuk yang sesungguhnya ‘tak berharga’ alias ‘gratis’ (misal, udara) sampai yang ‘terlalu berharga’ (misal, persahabatan)—wajib dilabeli dengan angka harga. Proses itu sudah tentu melibatkan masalah moral serius. Tetapi ekonomi, yang kini telah mandiri sebagai ilmu, wajib menangguhkannya karena masalah moral tak lagi masuk dalam wilayah kerjanya.



Setelah lebih dari dua abad berlalu, terpisahnya analisis ekonomi dan filsafat moral itu mewariskan masalah baru, misalnya tentang status ilmu ekonomi, apakah ia ilmu positif atau ilmu normatif. Hingga kini, perdebatan para ahli tentang masalah itu masih terus berlangsung.



Pandemi mengubah segalanya. Ekonomi tak terkecuali. Hanya dalam hitungan bulan, ekonomi seakan-akan dipaksa merenungkan kembali fitrahnya, sebagaimana tercermin dalam etimologinya: oikos-nomos (Yunani: pengelolaan rumah tangga)—atau dalam rumusan Polanyi, “organisasi mata-pencaharian manusia [livelihood of man].”



Dalam konteks itu, bila ada satu hikmah yang dapat kita petik dari situasi serba-sulit ini, hikmah itu barangkali dapat dirumuskan dalam tiga kata ini: pandemi menanam ekonomi. Sebagaimana hari-hari ini kerap kita baca dalam berita-berita, perbincangan kita tentang ekonomi kembali menginjak bumi. Pandemi memaksa kita menanam kembali ekonomi dalam relasi-relasi sosial.



Hikmah itu membawa serta harapan, atau mungkin kini telah jadi fakta: menguatnya peran negara dalam ekonomi atau, dalam konteks lebih luas, menguatnya kapasitas negara (state capacity). Beberapa analisis di kancah internasional telah mulai meramalkannya. Pada umumnya, analisis-analisis itu bertolak dari fakta ini: terlepas dari berbagai keluhan tentang negara, sebagian besar dari kita menaruh harapan besar pada negara untuk mengatasi pandemi ini beserta dampak-dampaknya.



Fakta itu boleh jadi merupakan benih kebangkitan negara kesejahteraan (welfare state). Seperti dikemukakan oleh Daron Acemoglu, setelah “negara kesejahteraan 1.0” yang muncul dari Great Depression dan Perang Dunia II, lalu “negara kesejahteraan 2.0” yang muncul pada 1980-an, kini sejarah barangkali sedang melangkah menuju “negara kesejahteraan 3.0”.



Seperti apa sosoknya, kita tak tahu pasti. Penguatan jaring pengaman sosial, sistem kesehatan publik, dan semacamnya sudah tentu termasuk, sebagai pelajaran dari pandemi. Seiring dengan itu, meluasnya peran negara dalam penganggaran, regulasi, atau penyediaan likuiditas di masa pandemi ini mungkin juga akan bertahan dalam waktu cukup lama. Perluasan pajak pun sudah di depan mata.



Apapun itu, meluasnya peran atau intervensi negara dalam ekonomi wajib selalu diimbangi dengan penguatan dalam pengawasannya. Dengan kata lain, penguatan negara harus diimbangi dengan penguatan demokrasi. Tanpa itu, kita akan jatuh pada, meminjam istilah Friedrich von Hayek, “the road to serfdom.”



Kita tahu, ramalan Hayek tentang negara kesejahteraan itu meleset. Negara kesejahteraan terbukti tak tergelincir menjadi totalitarianisme. Seiring tanggung jawab negara yang semakin besar, semakin kuat pula demokrasi. Karena itu, seperti generasi pasca-Perang Dunia II, kita tak punya pilihan lain kecuali mencobanya. Jangan sampai hikmah pandemi menanam ekonomi ini berlalu sia-sia.



Sebagaimana ekonomi, hukum pun kerap mengalami ketercerabutan. Hukum, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kerap menjelma menjadi akrobat pasal-pasal yang memusingkan, yang kadang justru tak ada sangkut-pautnya dengan keadilan. Pada ulang tahun yang ke-20 ini, semoga Hukumonline semakin giat menanam hukum di tanah keadilan, sebagaimana pandemi menanam ekonomi.



*)Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Bidang Komunikasi Strategis










Catatan Redaksi:



Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan bagian dari Kolom 20 Tokoh menyambut Ulang Tahun Hukumonline yang ke-20.



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua