Kamis, 16 July 2020

Menimbang Perlu-Tidaknya Pembubaran OJK

Menurut pemerintah, OJK tidak termasuk lembaga negara yang sedang dipertimbangkan pemerintah bakal dibubarkan karena OJK dibentuk berdasarkan UU OJK.
Rofiq Hidayat
Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merampingkan sekitar 18 lembaga/komisi negara terutama terhadap lembaga/komisi yang memiliki kinerja buruk demi efisiensi anggaran negara. Salah satu isu lembaga yang menjadi sorotan bakal dibubarkan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, apakah OJK masuk dalam kategori lembaga yang bakal dirampingkan atau dibubarkan?

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MR) Bambang Soesatyo menilai kinerja OJK belakangan terakhir memang menjadi sorotan. Apalagi ditambah skandal kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya yang menyeret petinggi OJK dalam kasus tersebut. Karena itu, dia memberi dukungan jika pemerintah ingin membubarkan OJK melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau perangkat kebijakan hukum lain.

“Nantinya, fungsi pengawasan (industri jasa keuangan, red) dan lainnya yang melekat di OJK dapat dikembalikan kepada Bank Indonesia,” ujar Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Rabu (16/7/2020). (Baca Juga: Perlu Kajian Mendalam untuk Perampingan Komisi Negara)

Dia menerangkan kasus skandal Jiwasraya bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel demi menjaga dana masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lain, OJK malah menjadi “duri dalam sekam”.

Mantan Ketua DPR periode 2014-2019 ini menyarankan semestinya lembaga legislatif dan pemerintah tak perlu ragu jika hendak membubarkan OJK yang dibentuk melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurutnya, jauh lebih baik mengoreksi kesalahan sebuah lembaga ketimbang membiarkan terjerembab dalam kesalahan berlarut. Sebab, ujungnya rakyat pula yang menjadi korban.

Pria yang akrab Bamsoet ini mengingatkan pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi International Moneter Fund (IMF) dengan menyontoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Faktanya, FSA gagal menjalankan tugas dan kewenangannya yang berujung Inggris terpuruk krisis finansial global 2008 silam. Singkat cerita, pada 2013 Inggris membubarkan FSA.

“Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita (juga bisa, red) membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK RI, ataupun Ombudsman RI,” kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua