Kamis, 16 Juli 2020

Reformasi Perizinan Berusaha di Indonesia: Sebuah Catatan Oleh: Leo Faraytody*)

Namun hal ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh stakeholders khususnya pemerintah daerah. Dalam catatannya terhadap efektivitas pelaksanaan OSS, Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti efektivitas OSS masih terkendala dengan disharmoni antar regulasi, sistem, dan tata laksana. Tapi yang perlu digarisbawahi menurut KPPOD, masalah tersebut sejatinya bisa diatasi bila pemerintah pusat dan daerah berdiri di pondasi yang sama mengenai urgensi pembenahan strukturan layanan perizinan.

Dengan serangkaian perubahan dan perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dalam 5 tahun terakhir dan terus berlanjut mudah-mudahan kegembiraan Presiden Jokowi ketika ada 7 investor asing dari Amerika Serikat, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, yang menyatakan akan merelokasi investasinya ke Indonesia akan diikuti oleh pemodal-pemodal asing yang lain. Dan mudah-mudahan nanti mereka memilih ke sini karena perizinan usaha di Indonesia yang mudah. Kalau investasi asing sudah mengalir ke sini, kenaikan peringkat EoDB Indonesia bisa dianggap sebagai bonus, bukan lagi tujuan utama.

*)Leo Faraytody, Kepala Eksekutif Easybiz.id








Catatan Redaksi:



Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan bagian dari Kolom 20 Tokoh menyambut Ulang Tahun Hukumonline yang ke-20.


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua