RUU Cipta Kerja:

Penghapusan Kewenangan Daerah Kelola Sumber Daya Air Menuai Kritik

Padahal, UU No.17 Tahun 2019 sudah mengatur cukup baik mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum sumber daya air digunakan untuk kebutuhan usaha (swasta).
Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

Menurutnya, UU No.17 Tahun 2019 sudah mengatur cukup baik mengenai syarat yang harus dipenuhi sebelum sumber daya air digunakan untuk kebutuhan usaha, seperti tidak meniadakan hak rakyat atas air dan memperhatikan lingkungan hidup. Prioritas pengelolaan air pun dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Jika kebutuhan masyarakat terhadap air sudah terpenuhi, baru swasta bisa diberi ruang untuk mengelola sumber daya air.

“Tapi dalam RUU Cipta Kerja tidak mengatur jelas bagaimana perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air karena akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”

Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan konstitusi sudah memberi arah yang jelas bagaimana menggunakan sumber daya yang ada di Indonesia termasuk air yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk korporasi atau mendatangkan investasi. Penjelasan Umum PBB Tahun 2018 juga menegaskan air lebih dari sekedar kebutuhan pokok, tapi sebagai hak untuk hidup.

“Karena itu, tugas pemerintah menjamin pemenuhan hak atas air, bukan malah merampasnya dari rakyat,” kritik Asfinawati.   

Menurutnya, lemahnya peran pemerintah dalam mengelola sumber daya air untuk rakyat menyuburkan bisnis swasta di sektor air minum, seperti air kemasan. Untuk memproduksi air kemasan swasta harus menguasai sumber air. Plastik yang digunakan untuk mengemas air ujungnya menjadi sampah plastik.

Padahal, saat ini pemerintah tengah gencar mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Selain itu, rakyat miskin menanggung beban yang lebih mahal untuk mengakses air karena sulit mengakses air bersih secara murah ketimbang masyarakat yang ekonominya mampu.  

“RUU Cipta Kerja terbukti sangat konsisten karena semua klaster dipandang sebagai komoditas yang harus dikuasai pemerintah pusat,” katanya.

Berita Terkait