Sabtu, 18 July 2020

Plus-Minus Sistem Persidangan E-Litigasi

Diharapkan sistem e-litigasi ini aspek transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam perkara perdata, agama, TUN.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber Webinar 20 Tahun Hukumonline bertema 'Evaluasi Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi: Hambatan dan Harapan', Jumat (17/7). Foto: RES

Persidangan e-litigasi (online) sudah berlaku di seluruh pengadilan negeri, agama, dan PTUN sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berlakunya e-litigasi ini melengkapi berlakunya e-court (administrasi perkara online) sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada 13 Juli 2018.    

Sejak Juli 2018 hingga Juni 2020, MA mencatat ada sekitar 33.840 advokat terdaftar dalam sistem e-court dan e-litigasi, tapi jumlah advokat terverifikasi atau telah melalui proses pengecekan sejumlah persyaratan sebanyak 31.465 advokat sebagai pengguna resmi sistem e-court dan e-litigasi di 30 Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah perkaranya hingga Juni 2020 tercatat sebanyak 18.935 perkara elektronik.

Dengan begitu, sistem peradilan elektronik untuk perkara perdata, agama, tata usaha negara ini sudah berjalan selama 2 tahun ini. Selain memberi manfaat baik MA dan peradilan di bawahnya ataupun pencari keadilan yang diwakili advokat, sistem e-court dan e-litigasi praktiknya masih menemui kendala/hambatan baik sisi regulasi maupun infrastruktur/sarana prasana pendukung.    

Hakim Agung Syamsul Maarif memaparkan manfaat persidangan elektronik ini yakni memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik; pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntabel; memotong waktu dan biaya persidangan secara signifikan dengan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen; memungkinkan penghematan penggunaan kertas secara siginifikan.

Lalu, memungkinkan dilakukan sidang jarak jauh menggunakan fasilitas teknologi informasi (pembuktian), red) sesuai ketersediaan fasilitas dan infrastruktur; penggunaan register elektronik pengadilan; dan eliminasi register konvensional untuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi; penyederhanaan salinan putusan dengan penggunaan salinan elektronik.   

“Termasuk mendorong pendataan advokat secara terintegrasi,” ujar Syamsul saat berbicara dalam Webinar 20 Tahun Hukumonline bertema “Evaluasi Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi: Hambatan dan Harapan", Jum’at (17/7/2020). 

Dia mengakui implementasi persidangan elektronik ini masih bertahap sesuai kapasitas substansi Perma sebagai solusi reformasi hukum acara yang tersedia. Faktanya, masih banyak pemangku kepentingan yang tak paham operasionalisasi Perma No. 1 Tahun 2019. Secara umum proses administrasi perkara masih menggunakan sistem konvensional dengan penyesuaian sistem elektronik.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua