Substansi RUU Cipta Kerja tak henti-hentinya menuai polemik di masyarakat. Salah satu yang disorot yakni revisi sejumlah UU terkait pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, antara lain UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
Tim Kajian RUU Cipta Kerja DPP Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Halimson Redis, menilai substansi RUU Cipta Kerja secara umum sektor pendidikan mengarah pada komersialisasi, privatisasi, neoliberal, dan kapitalisme. Misalnya, komersialisasi Pendidikan bisa dilihat dari revisi Pasal 53 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 53 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Pasal 53 ayat (3) menyebut badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
Namun, RUU Cipta merevisi Pasal 53 ayat (3), sehingga badan hukum pendidikan “dapat berprinsip nirlaba.” Melalui revisi itu, Halimson melihat ketika RUU Cipta Kerja disahkan, maka lembaga pendidikan tidak harus berbentuk yayasan. Akibatnya akan terjadi komersialisasi pendidikan yakni berbiaya mahal dan sulit dijangkau masyarakat. Kata lain, masyarakat miskin bakal semakin sulit mengakses pendidikan yang berkualitas.
“RUU Cipta Kerja ini titik beratnya hanya untuk mengundang investor saja (di bidang pendidikan, red),” kata Halimson Redis dalam diskusi secara daring yang diselenggarakan PSHK Indonesia bertema “Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja: Demi Investasi atau Masa Depan Generasi?”, Senin (20/7/2020). (Baca Juga: Ini Tujuh Dampak Negatif RUU Cipta Kerja terhadap Publik)
Halimson juga mengkritik revisi Pasal 65 UU No.20 Tahun 2003 yang intinya RUU Cipta Kerja menghapus kewajiban status akreditasi atau diakui di negaranya bagi lembaga pendidikan asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan di wilayah Indonesia. Menurut Halimson, jika ketentuan akreditasi ini dihapus, maka berpotensi meningkatkan jumlah lembaga pendidikan asing yang abal-abal di Indonesia. RUU Cipta Kerja juga menghapus sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 67, 68, 69 UU No.20 Tahun 2003.
“Sanksi pidana ini dihapus padahal banyak kasus dimana Lembaga (pendidikan, red) menerbitkan sertifikat palsu,” bebernya.