Rabu, 22 Juli 2020

Kebocoran Data di Luar Negeri Jadi Kendala Penegakan Hukum

Kebocoran data pribadi warga negara Indonesia dimanfaatkan pihak asing tanpa memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Diperkirakan harga per akun media sosial bisa mencapai US$ 2.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Penempatan data pribadi pada setiap transaksi elektronik atau digital masih bersifat lintas batas atau borderless saat ini. Data-data yang dikelola perusahaan digital seperti e-commerce dan media sosial khususnya asing disimpan di pusat data atau data center di luar negeri. Risiko kebocoran data di luar negeri yang berpotensi terjadi dianggap menyulitkan penegak hukum dalam memeriksa perkara kebocoran data pribadi digital.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, mengatakan berbagai kasus kebocoran hingga jual beli data pribadi terjadi karena faktor kompleks. Dia menjelaskan salah satu penyebabnya karena banyak data pengguna internet Indonesia di simpan di luar negeri. Data-data tersebut dimiliki dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing tanpa ada keuntungan bagi Indonesia.

“Dalam hal ini bangsa Indonesia dirugikan secara ekonomi, termasuk dilemahkan pertahanan dan keamanan,” jelas Jamalul, Selasa (21/7).

Jamalul mengatakan saat terjadi kebocoran data warga Indonesia di luar negeri memerlukan perizinan dari negara di mana lokasi data center tersebut berada. “Ada beberapa kejadian sangat susah saat data di luar. Untuk share lokasinya saja butuh beberapa hari molor sehingga kejahatan tersebut terlewat,” tambah Jamalul.

Dia menerangkan nilai ekonomi data pribadi tersebut sangat tinggi bisa mencapai US$ 2 per akun. Sebab itu, menurut Jamalul, pengguna media sosial harus menempuh prosedur Panjang saat menghapus akun media sosial tersebut. Melalui data-data tersebut, perusahaan-perusahaan dapat mempelajari karakteristik masyarakat suatu negara tertumana tujuan bisnis. (Baca: Urgensi Penerapan RegTech dan SupTech pada Industri Fintech)

“Data pribadi tidak hanya alamat KTP, tapi juga dapat diketahui kegemaran masyarakat, suka makan apa? Suka makan di mana? Suka berpergian ke mana? Misalnya orang Indonesia pada jam segini suka makan apa, market mana paling banyak dan di mana? Sehingga saat ereka mau buat usaha bisa lihat data itu. Mereka bisa dapat keuntungan dari data pribadi sedangkan Indonesia tidak dapat apa-apa,” terang Jamalul.

Dia menyarankan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dapat segera disahkan untuk memberi perlindungan terhadap warga negara. Pembahasan RUU PDP tersebut juga harus melibatkan berbagai pihak seperti pemilik data, pelaku industri sebagai pengendali data, pihak-pihak yang memiliki kapasitas pengamanan dan identifikasi saat terjadi insiden keamanan data pribadi dan penegak hukum yang mampu menerapkan wawasan berbasis teknologi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua