Kamis, 23 Juli 2020

PTUN Jakarta Batalkan Keppres Pemberhentian Evi Novida Ginting

Mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Evi Novida sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Evi Novida Ginting. Foto: DAN

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidangkan gugatan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Evi Novida sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan dalam pokok perkara dalam sidang e-Court pembacaan putusan, Kamis (23/7).

Kemudian, amar putusan dalam pokok perkara yang lain Pengadilan Tata Usaha Negara: (Baca Juga: Problem Penilaian Implementasi Putusan MK oleh DKPP Mengemuka dalam Sidang Gugatan Evi Novida)

2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 2 Maret 2020;

3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 2 Maret 2020;

4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pmeilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.332.000.00

PTUN Jakarta juga melalui putusan dalam penundaan: (1) mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 tanggal 2 Maret 2020;

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua