Jumat, 24 July 2020

Peralihan Asabri ke BPJS Tak Kurangi Manfaat Peserta

Bagi Asabri, sejatinya pengalihan program Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan wajib memberi kesejahteraan yang lebih baik kepada peserta. Tidak boleh ada manfaat yang berkurang karena karakteristik yang khas dari anggota TNI dan Polri jika gugur saat menjalankan tugas.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Pengalihan program asuransi sosial untuk pembayaran pensiun di PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotong-royongan, nirlaba, dana amanat, dan lainnya. Karena itu, konsep jaminan sosial ini tidak dapat dikelola oleh BUMN yang bersifat profit oriented, melainkan dilaksanakan badan hukum publik yang keuntungannya diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono selaku pihak terkait dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 65 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (UU BPJS) terkait rencana pemerintah bakal mengalihkan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 yang dipersoalkan sejumlah purnawirawan, Kamis (24/7/2020). Pihak terkait lain PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) hadir memberikan keterangan.

"Pengalihan program Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara, tidak dimaksudkan mengurangi nilai manfaat peserta sebagai pensiunan TNI dan Polri," kata Sumarjono. (Baca Juga: Aturan Peralihan Asabri ke BPJS Tak Rugikan Purnawirawan)

Ia mengingatkan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945," ujarnya.

Menurutnya, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memenuhi Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara memiliki kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah. Namun terkait pengaturan dan kelembagaan mekanisme BPJS merupakan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy).

"Pembentuk undang-undang mengupayakan mekanisme pengelolaan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," tegasnya.

Sumarjono menanggapi dalil pemohon mengenai kerahasiaan data pribadi yang harus dijaga apabila terjadi pengalihan dari Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Sumarjono, pemberian informasi dilakukan secara langsung kepada peserta perorangan, sehingga kerahasiaan data peserta tetap terjamin dan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua