Senin, 27 July 2020

Sepi Peminat, Pemerintah Berencana Naikkan Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan besaran angsuran PPh pasal 25. Rendahnya pemanfaatan insentif angsuran PPh pasal 25 ini menjadi alasan utama dibalik rencana Kemenkeu menaikkan besaran angsuran PPh pasal 25.

Insentif angsuran PPh Pasal 25 merupakan bagian dari serangkaian stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Insentif angsuran PPh Pasal 25 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dalam aturan tersebut, Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, kebijakan terkait pandemi harus direspons secara cepat oleh pemerintah tergantung kepada situasi ekonomi. Tak hanya menyoal besaran insentif, skema dari pemberian insentif ini pun dijadikan sederahana.

Dalam pemanfaatannya, Febrio menyebut jika insentif PPh pasal 25 masih minim digunakan, hal tersebut berbanding terbalik dengan insentif PPN yang angka pemanfaatanya sudah sangat tinggi. (Baca: Insentif Pajak Bantu Industri Jasa Hukum dalam Kelola Cash Flow)

“Pemerintah harus cepat mengubah skema rumit jadi sederhana. PPN digunakan sangat tinggi, pengurangan angsuran PPh 25 masih kecil dan akan dinaikkan diskonnya supaya lebih menarik, sekarang masih di angka 30 persen. Semua program ini harus terlaksana dengan cepat dan baik, tidak hanya uangnya sampe ke masyarakat tapi memang ini hasil akhir supaya ekoonomi berputar dan supaya pengangguran tidak tertekan,” katanya dalam sebuah konferensi pers daring, Jumat (24/7).

Sementara itu pengamat pajak Bawono Kristiaji menilai bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan diskon angsuran PPh Pasal 25 dimungkinnan untuk dilakukan. Hal tersebut mengintat salahs satu persoalan terbesar di dunia saat ini adalah ketersediaan cash flow.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua