Senin, 27 Juli 2020

Stakeholder Sesalkan Pembubaran Tim Transparansi Industri Ekstraktif

Tim Transparansi Industri Ekstraktif diberi mandat untuk menentukan dan mengawasi pelaksanaan mekanisme transparasi industri ekstraktif agar sesuai dengan standar internasional EITI.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan perampingan terhadap sejumlah lembaga yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak sepenuhnya dinilai tepat. Hal ini berkaitan dengan pilihan lembaga mana saja yang dihapus lewat Perpres yang ditandatangani pada Senin (20/7) lalu.

Salah satu lembaga yang ikut dihapus oleh Perpres 82 Tahun 2020 adalah Tim Transparansi Industri Ekstraktif. Menurut Perpres, tugas tim ini selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.

Untuk diketahui, tim yang dibentuk melalui Pepres Nomor 26 Tahun 2010 di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  tersebut merupakan tim multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder group) yang terdiri atas beberapa Kementerian/Lembaga Pemerintah, asosiasi perusahaan industri ekstraktif, serta perwakilan dari unsur masyarakat sipil.

Tim transparansi ini diberi mandat untuk menentukan dan mengawasi pelaksanaan mekanisme transparasi industri ekstraktif (sektor minyak, gas dan pertambangan) agar sesuai dengan standar internasional EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang telah berhasil menyandang status compliant country.

Untuk itu, kelompok masyarakat sipil menyayangkan pembubaran tim pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif. Salah satu wakil masyarakat dalam EITI, Ermy Ardhyanti mempertanyakan nasib EITI ke depan. “Apakah yang dibubarkan adalah Tim Pelaksana, ataukah sekretariat EITI saja yang dipindahkan? untuk itu diperlukan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut” ungkap Ermy dalam keterangannya, Senin (27/7).

Wakil masyarakat sipil dalam Tim Tranparansi Industri Ekstraktif, Aryanto Nugroho  mengaku terkejut dengan kemunculan dengan langkah pemerintah menghapus Tim Transparansi Industri Ekstraktif lewat Perpres 82 Tahun 2020. Menurut Aryanto,  sebelumnya tim transisi sedang dibentuk untuk proses perpindahan dari Kemenko Perekonomian ke Kemenko Maritim dan Investasi, serta melakukan pembaharuan Perpres agar sejalan dengan standar EITI yang terbaru. (Baca: Perlu Memperjelas Mekanisme Kerja Komite Penanganan Covid-19 dan PEN)

“EITI ini sangat penting karena mendorong transparansi kontrak, hingga ke pembukaan beneficial onwership dari korporasi yang dapat meminimalisir resiko penghindaran pajak seperti melalui transfer pricing maupun illicit financial flow” ujar Aryanto.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua