Selasa, 28 Juli 2020

Dibutuhkan Ratusan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Berminat?

Lalu, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan adminsitrasi, diantaranya Surat lamaran menjadi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi ditunjukan kepada MA dan ditandatangani oleh pelamar; Fotokopi ijazah terakhi yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang; Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah; Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboraturium dari rumah sakit pemerintah;

Selain itu, Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat; Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian; Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai 6000; Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan stuktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc di atas kertas bermaterai 6000; Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai 6000; Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawasi Negeri Sipil;

Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai hakim ad hoc sebesar nilai yang ditetapkan Panitia diatas kertas bermaterai 6000; Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 lembar; Fotokopi KTP; Fotokopi akta kelahiran/Surat Kenal Lahir; Daftar Riwayat Hidup/Riwayat pekerjaan lengkap selama 15 tahun di bidang hukum; Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis saat ujian lisan.

Namun, khusus bagi peserta yang pernah mengikuti seleksi tahap XIII Tahun 2020 dan dinyatakan lulus administrasi, tidak perlu melengkapi persyaratan yang ada diatas. Lalu, Hakim ad hoc tipikor yang sudah berakhir masa jabatannya atau tersisa 6 enam bulan masa jabatannya dapat mengajukan lamaran sebagai calon hakim ad hoc tipikor dengan melengkapi persyaratan di atas.

Peserta yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan mengirimkan seluruh persyaratan adminsitrasi dalam amplop tertutup warna coklat polos dan diserahkan kepada panitia daerah di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran dengan mencantumkan Kode dan Nomor telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat yakni untuk pengadilan tindak pidana korupsi (tingkat pertama) kode PN, untuk pengadilan tindak pidana korupsi (tingkat banding) kode PT.

Berkas sudah diterima panitia daerah paling lambat tanggal 3 September 2020. Pengumuman kelulusan administarasi dapat dilihat di Papan Pengumuman Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan website Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id, www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, www.bawas.mahkamahagung.go.id, www.badilum.info, www.badilag.net, dan www.ditjenmiltun.com setelah tanggal 18 September 2020.

Apabila dinyatakan lulus seleksi administrati, peserta diwajibkan menjalani seleksi tertulis, Profile Assessment, dan wawancara. Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (open book). Adapun tempat dan waktu penyelenggaraan tahapan seleksi itu akan ditentukan kemudian.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua