Selasa, 28 Juli 2020

Beragam Persoalan yang Sering Terjadi dalam Pengadaan Alutsista

Antara lain alutsista yang dibeli tidak sesuai kebutuhan dan di bawah standar, cenderung membeli alutsista bekas, minim mekanisme transfer of technology, dan ada keterlibatan pihak ketiga (broker). Modernisasi alutsista jangan berpatokan kuantitas, tapi kualitas.
Ady Thea DA
TNI menggelar pameran Alutsista jelang hari jadi TNI ke-73 pada 5 Oktober di Monas, Kamis (27/9/2018) lalu. Foto: RES

Pemerintah terus berupaya melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui pengadaan barang. Namun, tak jarang mekanisme pengadaan atau pembeliannya kerap menuai kontroversi publik, misalnya rencana pembelian 15 pesawat tempur bekas dari Austria. Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mencatat sedikitnya ada 4 persoalan yang sering dihadapi dalam pengadaan alutsista di Indonesia.

Pertama, alutsista yang dibeli tak jarang di bawah standar, misalnya tidak lengkap atau tidak sesuai kebutuhan. Hal ini mempengaruhi kesiapan alutsista untuk digunakan. Kedua, pengadaan alutsista cenderung membeli barang bekas. Biaya perawatan dan operasional alutsista bekas relatif mahal dibandingkan membeli alutsista yang baru.

Gufron mengusulkan pemerintah untuk memberi peralatan baru dan andal walaupun jumlahnya sedikit. Ketiga, pengadaan alutsista perlu dibarengi dengan alih teknologi. Harapannya ke depan, Indonesia bisa mandiri dan tidak tergantung pada alutsista buatan luar negeri. Jika yang dibeli bekas, Gufron yakin alih teknologinya sangat minim.

Keempat, pembelian alutsista diduga kuat melibatkan broker. Hal ini harus dihindari karena mekanisme ini tidak dikenal dalam regulasi. “Pengadaan alutsista apapun harus dilakukan secara akuntabel dan transparan, Ini bagian dari tata kelola sektor keamanan dalam negara demokrasi,” kata Gufron dalam diskusi secara daring, Senin (28/7/2020) kemarin. (Baca Juga: Rencana Pengadaan Alutsista, Pemerintah Diingatkan Aturan Ini!)  

Gufron mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk di sektor pertahanan dalam pengadaan alutsista ini. Masyarakat berharap pertahanan Indonesia modern dan kuat serta memiliki prajurit yang profesional. Tapi, Gufron menilai pembelian alutsista bekas sangat berbahaya karena rawan kecelakaan ketika digunakan.

“Dalam 20 tahun terakhir, Imparsial mencatat terjadi 32 kecelakaan pesawat militer. Peristiwa tersebut harus menjadi pengalaman agar pemerintah berhati-hati untuk membeli alutsista.”

Peneliti LIPI, Diandra Megaputri Mengko, memberi contoh pesawat tempur bekas dari Austria yang ingin dibeli pemerintah melalui Kementerian Pertahanan biaya operasionalnya mahal. Mahalnya biaya perawatan membuat pemerintah Austria mengkandangkan pesawat itu sejak 2017. Pemerintah juga punya pengalaman buruk dalam membeli pesawat tempur bekas yakni ketika membeli 25 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua