Rabu, 29 Juli 2020

Komisi Informasi akan Berikan Masukan RUU PDP

Perdebatan akan terus terjadi selama pengertian ‘data pribadi’ tak jelas. Tidak ada definisi yang rigid, tetapi lebih ke pengertian yang purposif.
Muhammad Yasin
Ilustrasi perlindungan data pribadi. Ilustrator: BAS

Komisi Informasi Pusat akan memberikan masukan resmi ke fraksi-fraksi partai politik di DPR berkaitan dengan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU ini masih dibahas pemerintah dan DPR. Dalam proses pembahasan itu, Komisi Informasi Pusat belum pernah diundang secara resmi memberikan pandangan. Bahkan, komisi ini belum pernah mendapatkan salinan RUU secara resmi baik dari Pemerintah maupun DPR.

Padahal, seperti kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana, RUU PDP mempunyai kaitan dengan sangat kuat dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang ini mengatur sejumlah informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia, termasuk informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. Rahasia pribadi ini dianggap meliputi pula data pribadi seseorang.

Itu pula sebabnya, KIP berusaha untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembahasan. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menangani sengketa informasi antara pemohon dan Badan Publik, termasuk informasi data pribadi yang dikecualikan. “Kami sudah berusaha untuk dapat berpartisipasi dalam pembahasan RUU PDP,” ujar Gede dalam diskusi kelompok terfokus, Senin (27/7).

Perhatian KIP bukan semata-mata karena korelasi kuat antara RUU PDP dengan UU No. 14 Tahun 2008, tetapi juga karena sudah ada masalah yang terjadi di lapangan seperti kebocoran data konsumen, dan kebutuhan yang semakin kuat atas perlindungan data pribadi seiring berkembangnya digital economy. Masalah ini berkaitan dengan potensi sengketa informasi, bahkan berkaitan dengan kewenangan Komisi Informasi membuat juklak dan juknis keterbukaan informasi.“KIP akan masuk ke semua fraksi untuk memberikan pandangan mengenai RUU PDP,” sambung komisioner KIP, Cecep Suryadi, pada kesempatan yang sama.

(Baca juga: Tiga Fokus Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi).

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adityo Rizaldi, mempersilakan KIP memberikan masukan. Politisi Partai Golkar ini malah menyarankan KIP berkirim surat ke pimpinan DPR agar dalam pembahasan RUU PDP KIP diundang dan diminta pandangan secara resmi.

Apalagi masih banyak persoalan yang perlu dibahas dan dielaborasi dalam RUU PDP usulan pemerintah. Salah satu yang mendapat perhatian Bobby adalah posisi politik pemerintah berkaitan dengan data pribadi. Apakah data pribadi yang dimaksudkan dan dicakup dalam RUU PDP hanya bermakna data pribadi warga yang dikelola pemerintah seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), biometrik, data imigrasi, dan sidik jari, atau termasuk juga data agregat seperti data mengenai pola belanja warga. Selain itu, monetasi data pribadi warga oleh perusahaan platform digital penting mendapat perhatian.

Bobby berpandangan kesamaan pengertian dan cakupan data pribadi dalam RUU PDP berkaitan langsung dengan bentuk lembaga yang akan dibentuk, yang akan mengurus perlindungan data pribadi. Menurut dia, selama makna data pribadi belum jelas, maka aspek kelembagaannya pun dapat membingungkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua