Rabu, 29 July 2020

Urgensi Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Ini Kata Netijen Hukumonline

​​​​​​​Hasilnya, netijen merasa perlu dibentuk kembali Tim Pemburu Koruptor lantaran tim yang lalu tak berjalan efektif dan perlu ada beberapa penguatan agar penangkapan buronan bisa efektif.
Aji Prasetyo

Penangkapan buronan Maria Pauline Lumowa, pembobol BNI serta masuknya Djoko Tjandra, buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali ke wilayah Indonesia menjadi ‘penyemangat’ Pemerintah untuk kembali menghidupkan Tim Pemburu Koruptor (TPK). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, TPK tersebut nantinya bertugas untuk mengejar para pelaku tindak pidana korupsi yang masih buron.

Sebagaimana diketahui, TPK pernah dibentuk Pemerintah pada 2002 lalu. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pasca delapan tahun dibentuk, faktanya tim ini hanya berhasil menangkap empat buronan dari 16 target penangkapan. Selain itu, evaluasi terhadap tim ini juga tidak pernah dipublikasikan oleh Pemerintah.

Untuk mengetahui urgensi pembentukan TPK, Hukumonline membuka polling melalui Instagram Story Hukumonline yang bisa diakses selama 24 jam oleh para netijen, Jumat (24/7) kemarin. Polling tersebut dibagi atas tiga bagian atau pertanyaan yang bisa dijawab dengan pilihan maupun jawaban terbuka. (Baca: Menyoal Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Efektifkah?)

Untuk bagian pertama, pertanyaan mengenai perlu tidaknya pembentukan TPK yang tengah diwacanakan oleh Pemerintah. Dalam polling ini terbagi atas tiga jawaban dengan total jawaban sebanyak 1689 orang. Dari total jawaban tersebut, sebanyak 1193 orang menjawab setuju, 371 orang menjawab tidak setuju pembentukan TPK dan sebanyak 125 orang tidak tahu.

Sedangkan pada pertanyaan kedua, mengenai seberapa efektif keberadaan TPK yang pernah dibentuk Pemerintah. Total jawaban untuk pertanyaan ini sebanyak 1570 netijen. Rinciannya, sebanyak 363 netijen menjawab efektif, lalu sebanyak 963 netijen menjawab tidak efektif dan 244 netijen menjawab tidak tahu.

Menariknya, dalam bagian pertanyaan polling ketiga, jawaban netijen bersifat terbuka. Artinya, dari pertanyaan apa yang harus dilakukan agar efektif menangkap buronan baik ada tidaknya TPK, netijen menjawab hal yang beragam. Jika diklasifikasikan, terdapat 13 kelompok jawaban pada pertanyaan ini.

Total netijen yang menjawab pada bagian ketiga ini berjumlah 197 orang. Dengan jawaban terbanyak adalah perbakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem di lembaga penegak hukum dengan jumlah 40 netijen yang menjawab. Di urutan kedua, jawaban memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum yang dijawab oleh 31 netijen.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua