Rabu, 29 July 2020

Pengacara Surati Presiden Ingatkan Putusan Penundaan Pemberhentian Evi Novida Berlaku Serta Merta

Cara yang tepat sesuai maksud Putusan PTUN Dalam Penundaan yaitu Presiden menetapkan keputusan guna menunda pelaksanaan Keppres 34/2020.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Evi Novida Ginting Manik. Foto: DAN

Kuasa Hukum Evi Novida Ginting, Hasan Lumbanraja, menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan pemberhentian dengan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat tersebut disampaikan melalui Sekretariat Negara, Selasa (28/7).

Hasan menjelaskan isi surat tersebut untuk meminta Presiden melaksanakan putusan PTUN Jakarta, khusus amar Dalam Penundaan yang mewajibkan Presiden menunda pelaksanaan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian Evi dengan cara mengembalikan jabatan Evi Novida Ginting sebagai Anggota KPU RI masa jabatan 2017-2022. 

Menurut Hasan, amar putusan Dalam Penundaan berlaku serta merta sejak diucapkan dalam sidang pembacaan putusan 23 Juli 2020 lalu. Artinya, sejak putusan Dalam Penundaan diucapkan, Keppres 34/P Tahun 2020 demi hukum kehilangan daya berlaku.  “Presiden memiliki kewajiban melakukan penundaan dengan cara yang ditentukan oleh PTUN Jakarta yaitu mengembalikan jabatan Evi Novida Ginting Manik,” ujar Hasan melalui keterangannya kepada hukumonlineSelasa (28/7). (Baca: PTUN Jakarta Batalkan Keppres Pemberhentian Evi Novida Ginting)

Berdasarkan salinan putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, Majelis Hakim menilai dapat dipastikan tidak ada kepentingan umum yang terganggu baik secara aktual maupun potensial apabila kedudukan Evi sebagai Penggugat dikembalikan seperti semula, dengan menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN maupun Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan. 

Dalam pokok pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa proses pergantian antar waktu Evi Novida dari jabatannya masih sedang berlangsung dan sampai putusan dibacakan Pengadilan tidak melihat adanya pejabat yang sudah defenitif ditetapkan menggantikan yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota KPU. 

"Pertimbangan hukum putusan dalam penundaan tersebut harus diartikan, Presiden diwajiban menunda Keppres 34/P Tahun 2020 dengan melakukan sesuatu bukan hanya dengan berdiam diri,” terang Hasan.

Hasan menilai, cara yang tepat sesuai maksud Putusan PTUN Dalam Penundaan yaitu Presiden menetapkan keputusan guna menunda pelaksanaan Keppres 34/2020 dan memberlakukan kembali Kepres 43/P Tahun 2017 tentang pengangkatan Evi sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2017-2022.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua