Rabu, 29 July 2020

Dinilai Gagal Deteksi Djoko Tjandra, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja BIN

Namun, anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menilai mengevaluasi kinerja Kepala BIN menjadi tidak proporsional bila dikaitkan dengan kasus buron Djoko Tjandra.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Keluar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia setelah buron kasus korupsi cessie Bank Bali sebesar Rp940 miliar, Djoko Tjandra tak lepas dari bantuan oknum aparat penegak hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) pun tak luput menjadi pihak yang dituding turut bertanggung jawab atas masuk dan kaburnya Djoko Tjandra ke Indonesia.

“Mudahnya koruptor lalu lalang ke Indonesia menjadi tamparan keras bagi semua aparat penegak hukum,” ujar peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya kepada Hukumonline, Rabu (29/7/2020). (Baca Juga: Koalisi Minta Kasus Djoko Tjandra Diusut Menyeluruh dan Tuntas)

Dia melihat sosok Djoko Tjandra yang dapat dengan mudah keluar masuk Indonesia pun menunjukan betapa lemahnya BIN dalam mendeteksi keberadaan koruptor kelas kakap itu. Mulai masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor. Kemudian membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Hal ini membuktikan instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal,” kata dia.

ICW mencatat sejak 1996 hingga 2020 setidaknya terdapat 40 koruptor buron. Lokasi yang teridentifikasi menjadi destinasi persembunyian koruptor antara lain, New Guinea, Cina, Singapura, Hongkong, Amerika Serikat dan Australia. Institusi penegak hukum yang belum mampu menangkap buronan koruptor antara lain, Kejaksaan 21 orang buron, Kepolisian 13 orang buron, dan KPK 6 orang buron.

BIN memang berhasil memulangkan dua buron kasus korupsi yakni mantan Bupati Temanggung Totok Ari Prabowo yang ditangkap di Kamboja pada 2015 lalu. Kemudian Samadikun Hartono di Cina, 2016 lalu. “Namun berbeda dengan kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN.”

Peneliti ICW lain, Wana Alamasyah mengingatkan Penjelasan UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mendefinisikan bentuk ancaman yang menjadi tanggung jawab BIN, salah satunya ancaman ekonomi nasional. Padahal, mendeteksi keberadaan buron kasus korupsi dan menginformasikan ke penegak hukum menjadi satu tugas BIN.

Pasal 2 huruf d jo Pasal 10 ayat (1) UU 17/2011 mengatur koordinasi dan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu, pencarian dan sirkulasi informasi BIN belum menunjukan hasil maksimal. Negara mengalokasikan anggaran bagi BIN sebesar Rp7,4 triliun. Sementara Rp2 triliun digunakan bagi operasi intelijen luar negeri.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua