Keluar dan masuk kembali ke wilayah Indonesia setelah buron kasus korupsi cessie Bank Bali sebesar Rp940 miliar, Djoko Tjandra tak lepas dari bantuan oknum aparat penegak hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) pun tak luput menjadi pihak yang dituding turut bertanggung jawab atas masuk dan kaburnya Djoko Tjandra ke Indonesia.
“Mudahnya koruptor lalu lalang ke Indonesia menjadi tamparan keras bagi semua aparat penegak hukum,” ujar peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya kepada Hukumonline, Rabu (29/7/2020). (Baca Juga: Koalisi Minta Kasus Djoko Tjandra Diusut Menyeluruh dan Tuntas)
Dia melihat sosok Djoko Tjandra yang dapat dengan mudah keluar masuk Indonesia pun menunjukan betapa lemahnya BIN dalam mendeteksi keberadaan koruptor kelas kakap itu. Mulai masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor. Kemudian membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Hal ini membuktikan instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal,” kata dia.
ICW mencatat sejak 1996 hingga 2020 setidaknya terdapat 40 koruptor buron. Lokasi yang teridentifikasi menjadi destinasi persembunyian koruptor antara lain, New Guinea, Cina, Singapura, Hongkong, Amerika Serikat dan Australia. Institusi penegak hukum yang belum mampu menangkap buronan koruptor antara lain, Kejaksaan 21 orang buron, Kepolisian 13 orang buron, dan KPK 6 orang buron.
BIN memang berhasil memulangkan dua buron kasus korupsi yakni mantan Bupati Temanggung Totok Ari Prabowo yang ditangkap di Kamboja pada 2015 lalu. Kemudian Samadikun Hartono di Cina, 2016 lalu. “Namun berbeda dengan kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN.”
Peneliti ICW lain, Wana Alamasyah mengingatkan Penjelasan UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mendefinisikan bentuk ancaman yang menjadi tanggung jawab BIN, salah satunya ancaman ekonomi nasional. Padahal, mendeteksi keberadaan buron kasus korupsi dan menginformasikan ke penegak hukum menjadi satu tugas BIN.
Pasal 2 huruf d jo Pasal 10 ayat (1) UU 17/2011 mengatur koordinasi dan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu, pencarian dan sirkulasi informasi BIN belum menunjukan hasil maksimal. Negara mengalokasikan anggaran bagi BIN sebesar Rp7,4 triliun. Sementara Rp2 triliun digunakan bagi operasi intelijen luar negeri.