Kamis, 30 July 2020

SEMA 1/2012 Jadi Ganjalan PK Djoko Tjandra

Penasihat hukum hormati putusan, namun menyinggung konsistensi penegak hukum.
Aji Prasetyo
Majelis hakim sidang PK Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan, Senin (6/7). Foto: AJI

Desas-desus mengenai nasib permohonan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra terjawab sudah setelah sebelumnya majelis hakim “hanya” menyatakan meneruskan perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku. Putusan ini terkesan ambigu dan sempat menuai protes penuntut umum karena menganggap upaya hukum luar biasa terpidana kasus Cessie Bank Bali itu akan diteruskan ke Mahkamah Agung meskipun yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bambang Myanto mengeluarkan penetapan untuk menolak permohonan PK Djoko Tjandra. “Menetapkan, menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Djoko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung," kata Suharno, Humas PN Jakarta Selatan, membacakan surat amar penetapan, di PN Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Suharno menyatakan, ada sejumlah pertimbangan sebelum pihaknya mengeluarkan penetapan tersebut, seperti tidak pernah hadirnya Djoko Tjandra dalam proses pemeriksaan PK sesuai berita acara persidangan dan berita acara majelis hakim yang menangani persidangan tersebut. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Permohonan Pengajuan PK dalam Perkara Pidana.

Dan yang paling jelas terlihat adalah poin kedua, yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang mayoritas isinya diakomodir dalam penetapan ini. “Bahwa permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh Terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum Terpidana tanpa dihadiri oleh Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” bunyi SEMA tersebut yang disampaikan Suharno.

Sementara dalam poin mengingat, PN Jakarta Selatan mencantumkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang isinya terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (Baca: Melihat Lagi Landasan Hukum Putusan “Perkara Diteruskan” di Sidang PK Djoko Tjandra)

Selanjutnya Pasal 265 ayat (2) dan (3) yang masing-masing isinya yaitu dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Dan atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

PN Jakarta Selatan juga mencantumkan SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang dijuntokan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 07 Tahun 2014. Dua isi SEMA terakhir yang dijuntokan tersebut isinya mengenai pembatasan PK dalam perukumonline mengenai penetapan ini berbeda dengan putusan majelis, Suharno membantahnya. Menurut dia apa yang diputuskan dalam penetapan ini sudah sesuai dengan putusan majelis yang menyatakan perkara PK Joko Tjandra diteruskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan penetapan ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua