Kamis, 30 Juli 2020

SEMA 1/2012 Jadi Ganjalan PK Djoko Tjandra

Begitu juga mengenai adanya potensi putusan ini bertentangan dengan aturan hukum lain seperti SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta Pasal 266 ayat (1) KUHAP, Suharno menampiknya. “Tidak ada yang bertentangan, coba lihat SEMA 1/2012 dan KUHAP Pasal 265, tidak ada yang bertentangan itu,” ujarnya. (Baca: Majelis Hakim PJ Djoko Tjandra Bisa Memutus Tanpa Memperpanjang Sidang)

Hormati Putusan

Andy Putra Kusuma mengaku telah menerima relas penetapan Ketua PN Jakarta Selatan mengenai ditolaknya PK Djoko Tjandra. Pihaknya pun menghormati penetapan tersebut, namun ia menyayangkan mengapa pengadilan terkesan tidak konsisten dalam mengadili perkara kliennya. Di satu sisi hakim menolak mengikuti aturan hukum dengan menolak PK kliennya dengan alasan ketidakhadiran sesuai SEMA dan KUHAP, tapi di sisi lain menerima PK yang diajukan Jaksa pada 2009 silam.

“Kita hormati keputusan hakim, kalau memang hukumnya demikian pasti kita terima. Yang kami sayangkan itu keputusan pengadilan dan MA dalam memeriksa PK No. 12 PK/Pid.sus/2009 dulu, begitu banyak yang dilanggar oleh jaksa tapi dikabulkan,” ujar Andi.

Andi menyatakan dalam persidangan Jaksa memberikan tanggapan yang pada pokoknya PK dari Djoko Tjandra harus ditolak dengan alasan tidak pernah menghadiri persidangan dan hanya diwakili kuasa hukumnya padahal berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHAP yang dapat mengajukan PK hanya terpidana atau ahli warisnya sehingga tidak boleh diwakili.

“Berdasarkan tanggapan jaksa tersebut saya tarik kesimpulan bahwa jaksa paham betul siapa yang berhak mengajukan PK, tapi kok tahun 2009 jaksa mengajukan PK? Padahal bukan terpidana dan juga bukan ahli waris. Anehnya lagi pengadilan dan MA mengabulkan,” tutupnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua