Kamis, 30 Juli 2020

Pemerintah Disarankan Perkuat Instrumen Hukum Ketimbang ‘Bangkitkan’ TPK

Seperti memperbaiki hukum acara pidana, MLA, perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
Rofiq Hidayat
Menkopolhukam M. Mahfud MD saat memberi keterangan pada awak media. Foto: RES

Buron terpidana kasus cessie Bank Bali sebesar Rp940 miliar Djoko Tjandra dan tertangkapnya pembobol BNI, Maria Pauline Lumowa menjadi pemantik bagi pemerintah menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Namun, langkah menghidupkan TPK terus menuai kritik dari elemen masyarakat. Ketimbang membentuk TPK, pemerintah disarankan memperbaiki dan memperkuat instrumen perangkat hukum yang ada. Seperti hukum acara pidana, mutual legal asistance (MLA), hingga perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain.

“Jadi wacana hasrat pembentukan TPK alangkah baiknya ditahan dulu. Yuk, pemerintah kaji dulu sistem hukum kita yang materil saja, baru kemudian bicarakan instrumen-instrumen penegakan hukum Tipikor, salah satunya dengan TPK,” ujar Direktur Akses Keadilan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Siska Trisia dalam diskusi daring bertajuk Efektivitas Tim Pemburu Koruptor”, Rabu (29/7/2020) kemarin.

Bagi Siska, hukum acara pidana yang ada, bila dijalankan secara konsisten oleh penegak hukum mampu mencegah kaburnya terpidana dari Indonesia. Aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana harus ketat, bukan malah melonggarkan. Seperti kewenangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana mesti diberlakukan, apalagi terhadap pelaku korupsi.

Djoko Tjandra menjadi satu dari sekian buron yang kabur, namun masih dapat melenggang keluar masuk Indonesia tanpa ada upaya penangkapan. Sebaliknya, oknum penegak hukum seolah terpedaya dengan Djoko yang berujung menanggalkan jabatannya di institusi penegak hukum. Brigjen Prasetijo Utomo misalnya, tak hanya dicopot dari jabatannya Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, namun dia harus berurusan dengan hukum pidana. Kini Brigjen Prasetijo pun sudah berstatus tersangka.

Ironis, penegak hukum malah tersandung hukum. Begitupula Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia terpaksa menelan “pil pahit” berupa pencopotan jabatannya. Institusi penegak hukum yang ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor).

Selain itu, kata Siska, memaksimalkan kerja sama dengan negara lain seperti MLA dan perjanjian ekstradisi. Namun repotnya, politik hukum yang dimiliki Indonesia mempengaruhi posisi daya tawar ke dunia internasional agar mau bekerja sama dalam bentuk MLA. Terdapat perbedaan aturan hukum di bidang korupsi, secara langsung mempengaruhi negara lain. Ujungnya negara lain enggan membuat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

“Seperti posisi tawar kita dengan Eropa, untuk hukuman mati kita masih perdebatan. Nah kebijakan-kebijakan itu mengurangi minat mereka membuat perjanjian ekstradisi,” ujarnya. (Baca Juga: Menyoal Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Efektifkah?)

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua