Sabtu, 01 August 2020

Kronologis Perkembangan Pemikiran tentang Keharusan Terpidana Menghadiri Sidang Permohonan PK

(Baca juga: Sidang In Absentia Tak Boleh Serampangan).

Mahkamah Agung mencurigai beberapa terpidana sengaja memberikan kuasa hukum kepada pengacara untuk mewakilinya setelah panggilan berkali-kali. Kecurigaan MA, terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud untuk menguntungkan dirinya. Padahal, tindakan demikian menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusan. Jika ketua-ketua pengadilan menemukan praktik demikian, MA meminta supaya pengadilan menolak atau tidak melayani penasihat hukum atau pengacara terpidana tanpa kecuali.

Tahun 2009

Tahun inilah adalah momentum penting dalam perkembangan pemikiran mengenai pelarangan PK tanpa kehadiran pemohon prinsipal. Pemikirannya dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung No. 64 PK/Pid.Sus/2009 dalam perkara atas nama terdakwa H. KGS Taswin Zein. Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan ini didakwa korupsi bersama orang lain pada Proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan. Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar 100 juta rupiah. Putusan ini berkekuatan hukum tetap. Lalu, terpidana mengajukan upaya hukum PK. Majelis menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Hal yang menarik dan relevan adalah pertimbangan hakim. Pertama, putusan diambil tidak dengan suara bulat. Mayoritas (3) orang hakim sepakat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, satu hakim menyatakan ditolak, satu lagi menyatakan dikabulkan. Komposisinya sebagai berikut:

Kedua, pertimbangan mayoritas hakim melihat persoalan tidak semata-mata dari KUHAP, tetapi juga dari peran advokat mendampingi klien. Juga mengkritik pada doktrin yang berpandangan bahwa kuasa hukum dapat mewakili kliennya mengajukan PK dengan merujuk pada Lampiran SK Menkeh.  

Tahun 2010

Jika pada tahun 2009 ada putusan yang memperlihatkan ketidakseragaman pandangan hakim-hakim agung, maka setahun kemudian muncul putusan yang menunjukkan keseragaman pandangan. Perkara dalam putusan MA No. 74 PK/Pid.Sus/2010 yang diputus pada 10 Juli 2010 juga ditangani lima orang hakim (Artidjo Alkostar, MS Lumme, Krisna Harahap, Leopold Hutagalung, dan Surya Jaya). Kelima hakim sepakat menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima karena permohonan tidak memenuhi syarat formil Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Sebagaimana putusan MA No. 64 PK/Pid.Sus/2009, kali ini putusan MA No. 74 PK/Pid.Sus/2010 juga kaya pertimbangan. Pada intinya, majelis hakim menegaskan bahwa pemohon dan jaksa hadir dalam sidang pemeriksaan permohonan PK dan dapat menyampaikan pendapat. Selain itu, Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani antara lain oleh pemohon. Ternyata, sidang pertama dan kedua permohonan PK hanya dihadiri kuasa hukum Pemohon. Majelis berpandangan bahwa kehadiran pemohon PK bersifat imperatif. Artinya, tidak dapat diwakili kuasa hukumnya. Peranan kuasa hukum dalam permohonan PK hanya mendampingi, bukan mewakili.

Dalam pertimbangannya, majelis juga menyinggung pentingnya menaati aturan KUHAP untuk mencegah pemohon PK mengajukan upaya hukum dari tempat persembunyian atau pelarian. Majelis memberi contoh kasus korupsi PT Goro Batara Sakti dan Bulog, kasus cessie Bank Bali atas nama terdakwa Djoko Tjandra, dan kasus Adelin Lis. Terpidana dalam kasus-kasus itu tidak dieksekusi karena terpidana melarikan diri. Filosofi pentingnya kehadiran terpidana dalam sidang permohonan PK dapat dibaca dalam pertimbangan majelis. “Khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, kehadiran terpidana dan keharusan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, memiliki makna tersendiri dalam rangka mencegah larinya terpidana yang mengakibatkan putusan yang sudah inkracht tidak dapat dieksekusi”.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua