Senin, 03 Agustus 2020

Mediasi Online dalam Proses Sidang E-Litigasi, MA Segera Keluarkan Perma

Walau dilakukan secara online, ke depannya penanganan sengketa harus sesuai proses tahapan mediasi dan mengutamakan untuk menjaga kerahasiaan.
Aida Mardatillah
Ilustrasi penyelesaian sengketa mediasi. Ilustrator: HGW

Proses persidangan suatu perkara baik perdata, TUN, agama tidak lepas dari tahapan mediasi. Para pihak diharuskan melaksanakan mediasi sebelum melangkah lebih lanjut dalam proses persidangan. Hakim Tinggi Tanjung Karang Diah Sulasti Dewi mengatakan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan semua perkara gugatan yang masuk ke pengadilan diwajibkan melalui proses mediasi. Di sisi lain, saat ini peradilan Indonesia sudah memiliki E-Litigasi, mediasi belum memiliki platform dan belum masuk dalam sistem E-Litigasi.

“Mediasi online sebenarnya sudah ada di Perma No. 1 Tahun 2016, namun saat ini sudah ada sidang E-Litigasi, sehingga belum diatur lebih lanjut mediasi dalam E-Litigasi. Nah, saat ini Mahkamah Agung (MA) sedang merumuskan tentang Perma mediasi online, apakah akan menggunakan platform (aplikasi, red) baru atau masuk dalam platform E-Litigasi,” kata Diah yang juga merupakan hakim mediasi dalam diskusi online melalui facebook Archipel Advisory belum lama ini.

Dewi menyebut selama ini telah ada 3 Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Dewi mengingatkan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 5 ayat (3) telah mengatur mediasi melalui jarak jauh atau teleconference. “Mediasi itu ada 3 bentuk yaitu mediasi konvensional, jarak jauh dan campuran,” sebutnya.

Dalam kondisi pandemi saat ini mediasi online diperlukan, terlebih sudah ada E-Litigasi, dan beberapa negara pun sudah melakukan mediasi online ini untuk menjadi solusi komunikasi jarak jauh. “Mediasi online ini, kemungkinanan nantinya akan memiliki kendala soal sinyal dan juga kerahasiaan komunikasi yang dikhawatirkan,” kata dia. (Baca: Mengintip Praktik Mediasi di Berbagai Bidang)

Dirinya pun telah memediasi para pihak dengan melakukan secara online pada saat persidangan konvensional. Ia menceritakan ketika itu terdapat perkara pembagian harta gono gini. Ketika itu suami berada di Indonesia, tetapi istrinya berada di Bombai, India, sehingga terpaksa harus melakukan komunikasi teleconference dan akhirnya mendapatkan kesepakatan bersama.

Dewi memaparkan saat ini para pihak bisa melakukan sidang perkara E-Litigasi. Dalam mendaftarkan perkara menggunakan E-Court, diadakan pertemuan langsung dengan para pihak untuk melakukan mediasi, tetapi bukan mediasi online. Setelah melakukan mediasi, tapi hasilnya masih deadlock, maka dilanjutkan ke tahapan persidangan E-Litigasi. “Saat ini sedang dirumuskan draf rancangan Perma mediasi online,” sebutnya.

Berbicara mediasi online, kata dia, ke depannya penanganan sengketa harus sesuai proses tahapan mediasi dan mengutamakan menjaga kerahasiaan. Langkah pertama yang dilakukan, para pihak harus bersepakat terlebih dahulu agar tidak membagikan atau merekam pembicaraan yang ada dan menandatangani tata tertib yang telah ditentukan. “Di sini, yang ditekankan tata tertibnya dalam proses mediasi online,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua