Senin, 03 August 2020

​​​​​​​Dari Legalitas Skema Ponzi dan Piramida Hingga Menghadapi Pembocoran Identitas Pelapor Pungli

​​​​​​​Artikel mengenai izin mendirikan kantor perusahaan asing hingga hukumnya satu merek digunakan beberapa perusahaan juga dibahas Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Informasi hukum kini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat berbagai kalangan. Maka dari itu, Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline, menyediakan medium terkini dalam menghadirkan informasi hukum yang mudah dipahami. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik mengemas berbagai ketentuan hukum ke dalam artikel yang ringkas dan mudah dicerna.

Tak hanya artikel, edukasi hukum ini berkembang pula untuk dinikmati kapan saja dan di mana saja melalui format lain, yaitu infografis, video, chatbot, hingga podcast. Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir. Dari larangan skema bisnis ponzi dan piramida menurut hukum positif hingga langkah yang dapat dilakukan ketika identitas pelapor pungutan liar dibocorkan.


  1. Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya, skema piramida dan ponzi adalah kegiatan usaha yang menggunakan barang yang diperdagangkan sebagai sebuah kamuflase untuk menarik minat peserta, namun nilai jual barang tersebut tidak diutamakan.

Hal ini dikarenakan keuntungan skema bisnis demikian bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang akan atau telah bergabung.

Skema ponzi dan piramida dilarang menurut hukum positif Indonesia dan pebisnis yang menggunakan skema tersebut dapat dikenai sanksi pidana.


  1. Bolehkah Saksi Meminta Dokumen Penghentian Penyidikan atau Penuntutan?

Sebagai saksi pelapor/pengadu, Anda dapat meminta dokumen penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Untuk penghentian penyidikan, pelapor/pengadu dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada pihak kepolisian terkait. Sedangkan, untuk penghentian penuntutan, meski tidak ditegaskan dalam hukum positif, namun dalam praktik, pemberitahuan penghentian penuntutan akan dilakukan oleh Penuntut Umum.


  1. Langkah Jika Identitas Pelapor Pungli Dibocorkan

Identitas pelapor pungutan liar bersifat rahasia dan jika pungutan liar tersebut diduga merupakan tindak pidana korupsi, maka pelapor pun berhak atas perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk keselamatan dirinya dan keluarga. Jika ada oknum dalam lembaga pemerintahan yang membocorkan identitas pelapor, perbuatan tersebut dapat dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua