Pemerintah terus melakukan upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satunya menerapkan swab test sebagai bagian penerapan protokol kesehatan. Namun, ada kejadian aneh dialami 3 aktivis HAM dan lingkungan hidup Samarinda karena dipaksa untuk swab test, dijemput paksa ke RSUD IA Moeis, Samarinda, Kalimantan Timur.
Peristiwa yang terjadi 29-31 Juli 2020 itu dialami Direktur Walhi Samarinda Yohana Tiko, dan 2 advokat publik LBH Samarinda yakni Fathul Huda dan Bernard Marbun. Yohana menerangkan pada Rabu (29/8) ada sekelompok yang mengaku petugas dinas kesehatan kota Samarinda mengambil random sampling di kantor Walhi dan Pokja-30 yang kebetulan bersebelahan.
Sebelum menjalani swab test, Yohana terlebih dulu meminta identitas dan surat tugas aparat tersebut, tapi tidak diberikan dan malah membentak. Besoknya, sekelompok orang mengaku aparat kembali lagi untuk menyemprot disinfektan, lagi-lagi mereka tidak dapat menunjukan identitas diri dan surat tugas. Selain menyemprot disinfektan mereka juga melakukan penggeledahan.
Pada saat hari raya Idul Adha, Jumat (31/8), Yohana dan dua rekannya dari LBH Samarinda itu dijemput petugas untuk dibawa ke RSUD IA Moeis, Samarinda. Yohana dan rekannya sempat bertanya kepada petugas soal hasil swab test, tapi tidak ada jawaban dari petugas tersebut. Begitu pula setibanya di RS IA Moeis, tidak ada satu pun petugas yang bisa menunjukan hasil swab test Yohana dan 2 rekannya. Alhasil mereka ditelantarkan di parkiran RS.
“Ini upaya kriminalisasi dan pembungkaman gaya baru dengan memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai dalih,” kata Yohana dalam diskusi secara daring, Sabtu (1/8/2020). (Baca Juga: Menkes Terbitkan Keputusan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19)
Yohana yakin swab test abal-abal itu dilakukan sebagai upaya yang arahnya bisa mengkriminalisasi aktivis HAM dan lingkungan hidup. Dia yakin ini terkait dengan advokasi yang dilakukan Walhi dan Koalisi yang tergabung dalam Pokja-30. Sejumlah advokasi yang dillakukan antara lain tentang putusan terkait tumpahan minyak di Balikpapan, menolak RUU Cipta Kerja, RZWP3K Kalimantan Timur karena tidak melindungi wilayah tangkap nelayan, dan sejumlah kasus lain dimana warga dikriminalisasi perusahaan.
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari menilai ini modus baru pembungkaman terhadap aktivis HAM. Jika sebelumnya melalui kriminalisasi, peretasan, pembubaran diskusi, dan pengintaian, sekarang menggunakan tuduhan positif Covid-19. “Tuduhan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan pembatasan HAM dan dampaknya pada aktivitas organisasi (advokasi, red),” tudingnya.