Selasa, 04 Agustus 2020

Penempatan Buruh Migran Saat Pandemi Menuai Kritik

Pemerintah kembali membuka penempatan buruh migran melalui penerbitan Kepmenaker No.294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Namun, Migrant Care mendesak pemerintah menimbang kembali secara matang penempatan kembali pekerja migran di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk menghentikan penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri sejak 20 Maret 2020 lalu. Penghentian sementara dilakukan melalui Kepmenaker No.151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Setelah penghentian penempatan buruh migran ini berjalan 4 bulan lebih, pemerintah kembali membuka penempatan buruh migran ke luar negeri dengan menerbitkan Kepmenaker No.294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

“Guna mendukung upaya percepatan ekonomi nasional, perlu membuka kembali kesempatan bagi calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di negara tujuan penempatan dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan hak-hak pekerja migran dan protokol kesehatan,” demikian begitu bunyi huruf c konsideran menimbang Kepmenaker 294/2020 ini. (Baca Juga: Pemerintah Diminta Cabut Aturan Tata Cara Penempatan Buruh Migran)

Beleid yang ditetapkan 29 Juli 2020 ini memuat 12 diktum. Pertama, membuka secara bertahap penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kedua, penempatan dilakukan pada negara tujuan penempatan tertentu berdasarkan rekomendasi perwakilan RI atau kantor dagang dan ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan, antara lain negara tujuan penempatan terbuka bagi pekerja migran Indonesia dan menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 bagi pekerja migran.

Ketiga, negara tujuan penempatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ditetapkan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Keempat, Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yakni Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri; Pekerja Migran Indonesia perseorangan; dan awak kapal niaga dan perikanan pada kapal berbendera asing.

Kelima, awak kapal niaga dan perikanan sebagaimana diktum keempat huruf d termasuk yang ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK). Keenam, penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diktum keempat diprioritaskan dengan urutan sebagai berikut: penempatan calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki visa; penempatan calon Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar di sistem komputerisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI); penempatan calon pekerja migran oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI).

Ketujuh, pelaksanaan penempatan pekerja migran wajib mematuhi pedoman pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepmenaker ini. Kedelapan, calon dan pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tidak dapat dibebankan biaya sebagai akibat penerapan protokol kesehatan dalam proses penempatan; Penerapan kebijakan protokol kesehatan negara tujuan penempatan pada saat Pekerja Migran Indonesia tiba dan berada di negara tujuan penempatan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua