Selasa, 04 August 2020

Publik Menanti Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Lain yang Dilakukan Djoko Tjandra

Terhadap dugaan persekongkolan jahat dengan oknum pejabat, Djoko dapat juga dikenakan Pasal 88 dan Pasal 55 terkait permufakatan jahat.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangkap buron terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Saat ini, penegakan hukum terhadap Djoko Tjandra tengah berjalan. Terakhir, Djoko Tjandra telah dieksekusi oleh Kejaksaan atas dasar putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung Nomor 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009.

Meski begitu, publik masih menanti penegakan hukum terhadap Djoko Tjandra atas sejumlah kasus yang muncul belakangan menyusul upaya hukum PK kedua yang diajukan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Polri dan Kejaksaan Agung diharapkan mampu bertindak tegas terhadap penegakkan hukum tindak pidana baru yang dilakukan Djoko Tjandra.

“Mulai dari segala iktikad buruknya sewaktu buron dan kejahatan baru yang merupakan tindak pidana dalam pemalsuan surat, termasuk penyuapan birokrasi, penipuan, kejahatan lintas negara ditambah dengan pemberatan pidana sebagai residivis sampai dengan permufakatan jahat dengan oknum aparat penegak hukum dan birokrat,” urai Direktur Eksekutif Legal Culture Institute, Rizqi Azmi kepada hukumonline, Senin (3/8).

Menurut Rizqi, secara delik pidana Djoko tjandra sebagai koruptor yang melarikan diri dapat diberikan pemberatan hukuman sesuai Undang-Undang Tipikor. Tidak hanya itu, Djoko Tjandra dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 jo pasal 378 KUHP  dengan ancaman 6 tahun penjara jika dikaitkan dengan pemalsuan dan penipuan berupa penerbitan surat berharga yang dapat menimbulkan kerugian. (Baca: Tindak Lanjut Penangkapan Djoko Tjandra Harus Disertai Proses Transparan)

“Dalam yurisprudensi tetap, perlakuannya disebut intelectuele Valsheid atau pemalsuan secara intelektual yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan masyarakat (Hoge Raad  1941, No 42),” terang Rizqi.

Rizqi menilai untuk dugaan tindak pidana yang terjadi berulang-ulang dan itikad buruk yang berkenaan dengan pasal di atas dapat dikenakan juga ketentuan pasal 486 KUHP dengan penambahan sepertiga hukuman terutama terkait kasus tindak pidana baru Djoko Tjandra yang belum lewat lima tahun.

Sementara terhadap dugaan persekongkolan jahat dengan oknum pejabat, Djoko dapat juga dikenakan pasal 88 dan pasal 55 terkait permufakatan jahat. Menurut Rizqi, dugaan tindak pidana ini bahkan bisa dimanfaatkan oleh kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam mengurai dan membongkar benang kusut pemberantasan kasus korupsi Bank Bali dan BLBI.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua